Masyarakat tentu sebagai pemberi masukan terhadap pemerintah harus diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, baik itu secara lisan maupun tulisan.Â
Kebebasan masyarakat untuk berpikir dan menyatakan pendapat tanpa dihantui oleh hukuman dan bui sangat perlu diutamakan. Lalu masyarakat pula perlu melandaskan aspirasinya pada asas kejujuran, dalam arti yang disampaikannya adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan.
 Di sisi lain, pemerintah sekiranya perlu lebih tenang dan tidak phobia terhadap segala kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Yaitu dengan tidak buru-buru menjustifikasi apa yang dikatakan orang lain sebagai ujaran kebencian atau penghinaan.Â
Sekali lagi membedakan krtitik dan penghinaan sukar sekali, maka jangan sampai pemerintah malah menangkapi semuanya, baik itu pengkritik yang murni atau penghina sekaligus.
Jelas hal tersebut apabila terjadi merupakan sebuah kemunduran demokrasi bangsa kita. Maka dari sini kita memerlukan kedewasaan berpikir dari masyarakat, dan kematangan pengambilan kebijakan dari pemerintah agar proses demokrasi kita bisa berjalan lancar dan selaras dengan amanat konstitusi. Ya, demokrasi yang tidak kebablasan, dan demokrasi yang tidak baperan!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H