Masyarakat yang sejahtera merupakan impian dari Negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya melalui penyediaan berbagai infrastruktur.. Menurut Stone (1974) "Infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen puublik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan publik lainnya". Dengan keberadaan infrastruktur pemerintah berharap mampu memudahkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan atau aktivitasnya.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyediaan infrastruktur adalah anggaran dan sumber pembiayaannya. Anggaran adalah susunan rencana dana yang dibuat secara sistematis dan lebih rinci yang didalamnya berisi angka dan dinyatakan dalam satuan moneter. Satuan ukuran lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam satu tahun. Dalam penyusunan anggaran harus dilakukan secara rinci mengenai segala kebutuhan beserta sumber pembiayaannya agar izin pelaksanaan dan biaya suatu pembangunan dapat direalisasikan sehingga pembangunan bisa terlaksanakan.Ada 14 jenis anggaran dalam suatu kegiatan organisasi maupun dalam sebuah proyek diantaranya anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja,anggaran persediaan, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya produksi, anggaran pertanggungjawaban, anggaran program,anggaran pengeluaran modal, anggaran rugi-laba, anggaran kas, anggaran neraca, dan yang terakhir ada anggaran perubahan posisi. Fungsi dari adanya anggaran adalah sebagai alat yang digunakan dalam merencanakan tindakan/kegiatan yang dilakukan pemerintah dan berisi tentang jumlah biaya yang dibutuhkan serta jumlah biaya yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.  Menurut Siagian (1994) "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan  secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa (national building)". Pembangunan memang sengaja dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik.
Pembiayaan pembangunan sendiri merupakan usaha yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk membiayai pembangunan yang ada di wilayahnya. Jika ditinjau dari sumbernya pembiayaan pembangunan dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan non konvensional. Pembiayaan konvensional adalah pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yaitu berasal dari APBN/APBD, pajak retribusi dan lain-lain. Sedangkan Pembiayaan non konvensional merupakan sumber pembiayaan yang didapatkan dari gabungan antara pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta misalnya seperti zakat, tabungan masyarakat dan dana pensiun.
Belakangan ini salah satu pembangunan besar yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pembangunan infrastruktur berupa Jalan Tol Trans-Jawa. Jalan Tol Trans-Jawa adalah sebuah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Jalan Tol Trans-Jawa membentang antara Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) total panjang pembangunan jalan tol trans-jawa mencapai 1167km. Rute yang tersedia di Jalan Tol-Trans Jawa adalah rute jurusan Jakarta-Merak, Jakarta-Cikampek, Cikopo-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Semarang-Batang, Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Gempol. Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo dan yang terakhir rute Probolinggo-Banyuwangi. Pemerintah sangat berharap dengan kehadiran jalan tol ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal mengatasi kemacetan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam hal pembangunan jalan tol ini telah menghabiskan banyak dana  dan sumber pembiayaannya tidak berasal dari satu sumber dan hal itu cukup menarik karena Pemerintah Indonesia selaku sektor publik menerapkan nilai-nilai manajemen dengan melakukan partnership dalam pembiayaan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa. Lalu dari manakah sumber pembiayaan Jalan Tol Tans-Jawa tersebut ? menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) total biaya yang digunakan dalam pembangunan ini mencapai Rp 582 triliun untuk semua pembangunan 51 ruas. Jumlah dana tersebut tidaklah sedikit. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang dimuat dalam m.detik.com (Senin, 1 Juli 2019). sumber pembiayaan yang dipakai dalam pembangunan jalan tol ini berasal dari 3 jenis sumber. Sumber pembiayaan yang digunakan paling besar dari utang yang dilakukan oleh investor sebesar 50% atau sekitar Rp 291 triliun, lalu dari ekuitas Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT) sekitar 44% atau sekitar Rp 255 triliun serta pembiayaan dari APBN sebesar 6% yang disalurkan melalui mekanisme Viability Gap Fund (VGF). Sumber pembiayaan dari APBN sebesar 6% tersebut terdiri dari pinjaman antara Indonesia dengan China sebesar Rp 13,3 triliun, berasal dari APBD sebesar Rp 1,5 triliun, dan berasal dari APBN sebesar Rp 5,4 triliun. Selain itu proyek pembangunan tol Trans-Jawa juga didorong oleh BUJT yang lain dalam hal pembiayaannya.
Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat diketahui bahwa sumber pembiayaan terbesar berasal dari investor/pihak swasta. Menurut saya pembangunan berskala besar yang melibatkan pihak swasta dapat memberikan dampak positif maupun negative. Salah satu dampak positif yang bisa dirasakan adalah pemerintah tidak perlu khawatir mengenai permasalahan biaya sehingga pembangunan berjalan dengan lancar sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan monopoli yang nantinya akan merugikan masyarakat. Dampak ekonomi dari pembangunan ini adalah pelaksanaan fungsi distribusi pemerintah mampu berjalan lebih cepat hal ini dikarenakan adanya keberadaan jalan tol yang mampu mengurangi kemacetan serta waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat/efektif, Â sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Pulau Jawa sedikit demi sedikit meningkat. Namun di sisi lain muncul permasalahan seperti terjadinya monopoli yang dilakukan pihak swasta, yakni mahalnya tarif tol yang mengakibatkan hanya masyarakat menengah keatas yang mampu menggunakan jalan tol ini.
