Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan menjadi instansi yang kuat dalam mengemban tugasnya sebagai mitra kerja utama KPK dalam mewujudkan visi pencegahan korupsi. Dengan adanya kantor perwakilan di daerah maka rentang kendali pencegahan korupsi akan semakin luas. Untuk ini maka wajar apabila LKPP yang sudah menjadi Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah diberi alokasi anggaran kurang lebih 5 trilyun demi suksesnya visi pencegahan korupsi. Sedangkan efek domino dari visi pencegahan korupsi ini adalah percepatan penyerapan anggaran.
Semoga KPK bisa menerima saran ini dan meneruskannya kepada Presiden.
Salam reformasi
Rahmad Daulay
28 februari 2016.
 *  *
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!