Penelitian yang telah dilakukan oleh Heathcote et al. (2023) dengan judul "More Unequal We Stand? Inequality Dynamics in the United States, 1967-2021" memperoleh temuan bahwa ketimpangan upah di Amerika Serikat semakin melebar yang mana rasio upah kalangan atas semakin meningkat. Meskipun kenaikan upah ini tidak terlalu tajam tetapi, dalam beberapa tahun terakhir para pekerja yang berupah tinggi ini dapat memperoleh sekitar 4,5 kali lipat dari upah rata-rata.
Terjadinya kesenjangan upah antara pekerja kelas atas, menengah, dan bawah di Amerika Serikat ini karena keterkaitannya dengan gelar sarjana dimana hal tersebut merupakan pemicu selama kurun waktu 5 dekade terakhir kalangan atas mengalami kenaikan upah. Dalam artikel ini juga ditegaskan bahwasanya pada tahun 2019, 10% rumah tangga kaya memegang kekayaan lebih dari 70% kekayaan yang mana mengalami kenaikan sekitar 65% jika dibandingkan dengan tahun 1980-an. Bahkan rumah tangga Amerika Serikat yang masuk kategori bottom 10% hanya memiliki sedikit kekayaan atau bahkan tidak memiliki kekayaan sama sekali.
Kemudian permasalahan lain yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat ialah jumlah tunawisma (homelessness)Â yang terus menngalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota pada tahun 2023 lebih dari 650.000 orang Amerika kehilangan tepat tinggalnya. Angka ini naik sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan merupakan tahun dengan jumlah tunawisma terbanyak sejak data tunawisma dicatat pertama kali pada tahun 2007. California merupakan negara bagian dengan populasi tunawisma terbesar di Amerika lalu disusul New York, Florida, Washington, Texas, dan Oregan. Tingginya angka tunawisma di negeri Paman Sam tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu harga perumahan yang mahal dan persediaan perumahan sedikit, kecanduan narkoba, kriminalitas, penyakit mental serta deinstitusionalisasi (Streeter, 2022).
Implementasi Teori Laissez faire
Salah satu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam pemikiran klasik adalah laissez faire. Teori ini mengungkapkan bahwa tidak diperlukan campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar atau kalaupun ada keterlibatan pemerintah dalam mekanisme pasar, maka campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin. Namun, kenyatannya teori ini tidak sepenuhnya di implementasikan oleh negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat sendiri yang merupakan negara kapitalis. Ambruknya laissez faire ini disebabkan oleh peristiwa besar yang melanda global yaitu The Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an dan pertentangan dari golongan sosialis yang akhirnya memunculkan revolusi Keynesian dan negara kesejahteraan.
Dewasa ini, kaum liberalis pasar berpendapat bahwa kebebasan ekonomi yang lebih besar berkontribusi pada pembangunan dan pencapaian berbagai aspek kesejahteraan manusia, seperti kebebasan politik, kesetaraan gender, kualitas lingkungan, dan kebahagiaan. Pokok utama dari argumen ini adalah penggunaan Economic Freedom Indices (EFI), yang merupakan metrik untuk mengukur tingkat kebebasan ekonomi di negara-negara dengan memberikan peringkat kepada negara-negara yang memenuhi kriteria. Metrik semacam ini menggunakan tipe laissez-faire untuk menjadi tolak ukur bagi semua negara. Berdasarkan Economic Freedom Indices (EFI), Singapura dan Hong Kong menempati posisi sebagai negara dengan ekonomi paling bebas di dunia.
Cheang & Lim (2023) melakukan penelitian untuk membuktikan hal tersebut yang mana tujuan dari penelitiannya adalah menjelaskan ekonomi politik Singapura sebagai bentuk unik dari kapitalisme sebuah negara yang mana dalam beberapa dekade terakhir pengaruh negara dalam ekonomi Singapura tidak berkurang dan tetap ada. Dalam penelitian ini (Cheang & Lim, 2023) berfokus pada tiga faktor produksi yaitu modal, tanah, dan tenaga kerja.
- Tanah
Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian adalah tanah bahkan para pengusaha pun sampai berusaha menemukan solusi inovatif untuk keluar dari batasan fisik tanah. Di Singapura, peran negara dalam memegang kontrol atas tanah memiliki andil yang cukup besar. Kebijakan pertanahan di koordinasi dengan cermat dengan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial pusat. Hal ini tercermin dalam rencana konsep pemerintahan sejak tahun 1971 yang secara ketat menentukan bagaimana pendistribusian tanah untuk berbagai pengguna. Bukti dalam hal ini, Singapura sampai melibatkan pengorganisasian berbagai pejabat ke dalam komite untuk merencanakan kebutuhan alokasi lahan secara sistematis.
- Modal
Sejak kemerdekan, pemerintah Singapura telah melakukan intervensi di pasar modal untuk mengarahkan investasi modal ke industri dan area yang dianggap krusial. Berbagai cara pun dilakukan pemerintah seperti mengakuisisi saham di bank-bank lokal pusat, mengatur regulasi perbankan, serta menyediakan kredit langsung untuk mempengaruhi pengusaha agar berinvestasi di sektor-sektor tertentu. Di Singapura pengaruh negara terhadap pasar modal memungkinkan tidak hanya terbentuk struktur industri tetapi juga mempertahankan dominasi politiknya. Hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan terhadap tiga instrument yaitu pemberian hibah industri, skema tabungan paksa atau dikenal dengan Central Provident Fund (CPF)Â dan kontrol tidak langsung melalui entitas yang terkait dengan pemerintah, hal ini memungkinkan negara secara resmi mencatat kepemilikan negara atas aset.
- Tenaga Kerja
Mengenai tenaga kerja, Singapura memiliki unik berupa penerapan kontrol sosial yang konsisten atas kelas pekerja dan upaya terpadu untuk mengarahkan arus tenaga kerja melalui kebijkan industri. Pengendalian tenaga kerja yang dilakukan oleh Singapura tidak hanya melalui Undang-Undang formal, tetapi melalui latihan disiplin bagi para pekerja. Hal ini karena Singapura memandang tenaga kerja sebagai sumber daya penting yang perlu didisiplinkan untuk mencapai tujuan ekonomi. Contoh pendisiplinan tenaga kerja adalah pembentukan Dewan Pengupahan Nasional yang menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan dan daya saing ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan "tripartite" terhadap tata kelola ketenagakerjaan, dimana hubungan antara majikan-karyawan dinegosiasikan dalam lingkup negara.
Semua mazhab ekonomi pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengimplementasiannya, tak terkecuali bagi mazhab kapitalisme. Tujuan dari kapitalisme sendiri ialah memperoleh kebebasan serta kesejahteraan bagi individu. Namun, pada kenyataannya negara-negara yang menganut sistem ini justru mengalami kesenjangan ekonomi-sosial yang mana sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Kemudian pada hakikatnya negara-negara penganut sistem kapitalis nyatanya tidak benar-benar menerapkan laissez faire. Mereka cenderung menggunakan dasar-dasar kapitalisme tetapi, dimodifikasi atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan negara.
