Aceh memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu tonggak pentingnya adalah Kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13. Pada masa itu, Samudera Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam, dengan penerapan syariat Islam yang menjadi landasan hukum dan sosial. Warisan dari era Samudera Pasai ini membentuk tradisi kemalikussalehan yang terus bertahan hingga kini, khususnya dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Namun, dengan masuknya modernitas, tradisi ini dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Samudera Pasai merupakan titik awal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pemerintahan, perdagangan, maupun kehidupan sehari-hari. Raja-raja Samudera Pasai dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam membuat kebijakan. Tradisi ini diwariskan kepada masyarakat Aceh yang kemudian diteruskan oleh Kesultanan Aceh Darussalam.
Konsep kemalikussalehan pada masa itu tercermin dalam sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan, dan solidaritas. Selain itu, Pasai juga menjadi pusat pendidikan Islam dengan kedatangan ulama-ulama besar dari Timur Tengah, yang memperkaya pemahaman masyarakat tentang Islam.
Warisan ini masih dapat dirasakan di Aceh saat ini, terutama dalam penerapan syariat Islam secara formal. Namun, seperti yang terjadi pada masa Samudera Pasai, Aceh juga menjadi bagian dari jalur perdagangan global yang membawa berbagai pengaruh luar. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri untuk menjaga kemurnian tradisi di tengah modernitas.
Implementasi Syariat Islam di Era Modern
Penerapan syariat Islam di Aceh pada era modern, meskipun berakar pada sejarah panjang sejak Samudera Pasai, menghadapi tantangan besar dari globalisasi dan modernitas. Beberapa aspek implementasi syariat Islam yang mencerminkan warisan kemalikussalehan antara lain:
1. Hukum Islam sebagai Pedoman Sosial dan Pemerintahan
Seperti pada masa Samudera Pasai, syariat Islam di Aceh saat ini juga menjadi dasar dalam sistem hukum dan sosial. Peraturan seperti qanun jinayat, yang mengatur tentang pelanggaran moral, berupaya menjaga moralitas masyarakat sesuai ajaran Islam.
Namun, tantangan muncul ketika hukum ini berbenturan dengan nilai-nilai modern, seperti hak asasi manusia. Kritik terhadap hukuman cambuk, misalnya, menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum syariat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih universal tanpa mengabaikan esensi agama.
