Kepala Daerah dari Parpol Selalu Tersandera Kepentingan Politik Partai

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian dari perkembangan demokrasi yang layak untuk diacungi jempol. Dengan melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri, rakyat dapat menentukan siapa yang layak atau tidak untuk mereka pilih.

Idealnya, jika Kepala Daerah yang telah terpilih oleh rakyat dapat bertanggung jawab penuh pada rakyat yang telah memilihnya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang seharusnya diperhatikan oleh Kepala Daerah tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya sendiri. Terkait integritas, komitmen pembangunan, moralitas pemimpin yang amanah, dan kesediaan menjalankan visi misi dengan baik yang telah dijanjikan pada pemilih saat kampanye.

Namun, dalam banyak kesempatan, harapan yang ideal tersebut selalu pupus ditengah jalan seiring hegemoni partai politik pendukung dan pengusung yang selalu menyandera Kepala Daerah yang di rekomendasi oleh parpol. Hasilnya, seperti yang kita ketahui bersama, mayoritas Kepala Daerah yang berangkat dari parpol selalu terjebak dalam tarik ulur kepentingan politik partai.

Kondisi ini tentunya sangat kita sayangkan sekali, Kepala Daerah tidak dapat berbuat banyak dalam menjaga netralitasnya dan memberikan yang terbaik untuk rakyat yang telah memilihnya. Ibarat menelan pil pahit, meskipun terpaksa Kepala Daerah tersebut terkadang tidak dapat berbuat banyak, selain kompromis dengan sikap politik partai yang telah mengungkung mereka.

Dalam kondisi seperti ini, tentu kita tidak dapat berpangku tangan dengan membiarkan kondisi ini terus berjalan. Citra pemimpin yang baik harus tetap di pertahankan demi menjaga amanat rakyat agar mereka tidak menjadi antipati atau bahkan pisimis dalam melihat banyaknya penghianatan yang telah dilakukan oleh pemimpin mereka dari partai politik.

Calon Kepala Daerah dari jalur independen dapat dijadikan solusi untuk melepas hegemoni partai politik yang dikhawatirkan menyandera pemimpin daerah. Seperti yang dipahami, sosok pemimpin daerah yang lahir dari jalur independen hanya bertanggung jawab penuh pada rakyat yang memilih, dia tidak punya hutang budi pada partai politik, karena sejatinya dia adalah pemipin rakyat.

Semoga rakayat dapat berpikir lebih jernih kedepan dalam menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih, agar tidak selalu terjebak dala kekecewaan yang berkepanjangan. Semoga semakin banyak calon kepala daerah yang berangkat dari jalur independen, agar masyarakat Indonesia punya banyak pilihan dalam menentukan calon pemimpin daerahnya yang tidak terjebak dalam kepentingan partai. Terimakasih