Konspirasi itu, lanjut Herman, berlangsung hingga saat ini, dimana SBY tersandera oleh kasus yang melilitnya, yaitu skandal Bank Century, yang dilakukan beberapa bulan sebelum Pilpres 2009. Puncaknya, adalah ketika publik mengetahui belakangan, bahwa di sela gonjang-ganjing isu kenaikan BBM, konspirasi itu kembali muncul dengan adanya barter pasal siluman UU APBN-P 2012, antara pasal 7 ayat 6a tentang kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM dan pasal 18 ayat a,b,c tentang alokasi dana APBN untuk Lumpur Lapindo.
"Jadi, hampir tidak mungkin SBY mampu selesaikan Lumpur Lapindo sebagaimana dikehendaki oleh buku ini (Buku yang ditulis oleh Ali Azhar Akbar). Mengapa? Karena ada konspirasi kepentingan politik-ekonomi antara SBY dan Bakrie" tegas Herman.
Kesepakatan Bakrie dan Arifin Panigoro
Hal senada disampaikan oleh pengamat dari Glolal Future Institute, Hendrajit. Menurut Hendrajit, konspirasi itu terjadi bermula dari adanya kesepakatan antara Bakrie dan Arifin Panigoro (AP) di luar persidangan resmi pengadilan Arbitrases Internasional di New York, AS. Isinya adalah pihak Bakrie tidak lagi menuntut kewajiban AP (pemilik Medco) yang memiliki 32 persen saham di Lapindo, untuk membayar sebesar 1,4 juta dollar AS.
Merujuk pada dokumen Neils Adam, konsultan Medco yang menggugat Bakrie ke pengadilan Arbitrase Internasional, pihak Bakrie mengaku kalah atas argumentasi Medco yang menyebut Lumpur Lapindo sebagai akibat kesalahan teknisi Lapindo yang tidak memasang casing berdiameter 9 5/8 inchi pada kedalaman mencapai 8.500 kaki sesuai dengan saran teknisi Medco pada rapat teknik beberapa hari sebelumnya. Sebaliknya, pihak Medco berjanji tidak akan membuka kasus tersebut di ruang publik.
"Dari sinilah konspirasi itu bermula. Selanjutnya, oleh Bakrie dilakukanlah sejumlah rekayasa agar publik mengetahui kasus Lumpur Lapindo sebagai akibat bencana alam. Termasuk, rekayasa pendapat ahli geologi, rekayasa hukum dan rekayasa politik yang melibatkan pemerintah SBY," jelas Hendrajit, saat menjadi salah seorang pembahas diskusi buku di Aula UNAS dan Aula Barat ITB.
SBY Berubah, Negara Ikut Biaya Lapindo
Sementara itu, penulis buku sendiri, Ali Azhar Akbar menjelaskan, bahwa konspirasi itu terletak pada adanya perubahan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas Lumpur Lapindo. Menurut Ali, dalam Keppres No. 13/2006 secara jelas menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, termasuk yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan penanggulangan Lumpur Lapindo, yakni sepenuhnya adalah pihak Lapindo Brantas Inc.
Akan tetapi, lanjutnya, justru terjadi perubahan tanggung jawab setelah keluarnya Perpres No. 14/2007. Dalam Perpres yang dikeluarkan pada 8 April 2007 itu, secara jelas dinyatakan melalui Pasal 15, bahwa tanggung jawab pembiayaan dibagi dua, yaitu antara Lapindo (di area peta terdampak) dan negara, melalui APBN (di luar area peta terdampak).
"Negara ikut menanggung beban biaya yang diakibatkan oleh kesalahan korporasi, jelas merupakan indikasi kuat terjadinya konspirasi antara pemilik modal (Bakrie) dan pemegang kekuasaan (SBY)," jelas Ali saat tampil sebagai pembicara diskusi buku di Aula UNAS dan Auditorium FH, UGM.
Ali menambahkan, keluarnya Perpres No. 14/2007 itu justru terjadi sebelum adanya keputusan pemerintah sendiri mengenai apakah Lumpur Lapindo itu akibat bencana alam atau kesalahan operasional. Upaya legitimasi atas klaim bencana alam, justru dilakukan belakangan, melalui rekayasa pendapat ahli geologi, kemudian rekayasa hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta rekayasa politik di DPR pada rapat paripurna tanggal 30 September 2009 yang menyetujui klaim bencana alam atas Lumpur Lapindo.
