[caption id="attachment_98067" align="aligncenter" width="553" caption="Demo Supporter Birth Control Philippines (dok: The Wallstreet Journal)"][/caption] 15 tahun sudah "battle of birth control" berlangsung di Filipina agar disahkan pakai kondom untuk mengatur kelahiran. Sejak ada lampu hijau Maret 2011 rakyat bersitegang tentang aturan beli kondom: wajib dengan resep dokter atau tidak? Presiden Aquino III mengundang pemuka Katholik untuk berunding masalah alat Keluarga Berencana. Aktifis perempuan DWSP berdemo agar perempuan turut diajak berunding. Rakyat bingung antara taat kebijakan pemerintah yang pro KB atau taat Kardinal dan Uskup Katholik. Sementara tingginya laju angka kelahiran dianggap beban ekonomi oleh pemerintah dan akademisi. Presiden terpaksa berhadapan dengan penolakan pemuka Katholik yang anti alat kontrasepsi. Seberapa runyam soal Keluarga Berencana di Filipina? Di Asia Tenggara Cuma Filipina Yang Anti Keluarga Berencana. Baru sekarang KB jadi program mendesak untuk diterapkan. The Philippin Star, The Inquirer, dan The Wall Street Journal, pada 31-03-2011, melansir kontroversi aturan main pembelian kondom sebagai alat kontrasepsi. Publik Filipina terbagi dua antara yang pro dan kontra. Pemerintah melegalkan pembelian kondon tanpa resep dokter - bersebrangan jalan dengan pemuka Katholik yang tidak menghendaki kebijakan tsb. Bahkan sudah lama Walikota Manila melarang penjualan alat kontrasepsi. Sementara banyak rakyat yang ingin beranak sedikit dengan kontrasepsi. Persoalan timbul karena laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Asia Tenggara menurut World Bank dan menjadi beban ekonomi. Agar tertib maka Sekretaris Negara Jesse Robredo menegaskan bahwa the Food and Drug Administration (FDA) yang diberi mandat untuk mengawal keamanan obat obatan dan produk kesehatan. Dan pemerintah daerah tidak punya wewenang menerbitkan peraturan larangan penjualan alat kontrasepsi tanpa resep dokter. Rabu lalu The Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) kembali diajak berunding tentang Undang Undang KB ( Parenthood Bill) di istana Malacañang. Materi yang dibahas adalah kebijakan Program Keluarga Berencana dengan President Benigno Aquino III, menurut keterangan juru bicara presiden yaitu Edwin Lacierda. Banyak pihak yang merasa tidak diajak dialog dalam perkara sengit ini sehingga mendorong mereka turun ke jalan untuk protes. Womens group Democratic Socialist Women of the Philippines (DSWP) menggalang demo. Melalui ketuanya - Elizabeth Angsioco - mereka menuntut pemerintah agar diajak berunding pula kaum perempuan dan kelompok agama lain. Warga Filipina yang pro KB berpikir sudah saatnya pemerintah mendorong warga mengurangi jumlah anak. Mengingat pertumbuhan populasi sekitar 1.8% per tahun menurut World Bank. Jauh lebih tinggi dibanding Amerika yang 0.9%, maupun negara tetangga di Asia Tenggara. Pemuka Katholik Filipina dari dulu mengatakan bahwa KB tidak sesuai nilai nilai budaya Filipina dan merupakan cuci otak dari negara Barat. Rakyak bingung antara takut dosa dan takut banyak anak susah makan. Perdebatan terus memanas, bahkan sejak 2006. Sama herannya dengan media asing yang turut meliput; koq abad 21 masih ada negeri anti KB sekelas Filipina yang melek modernisasi. Namun kini Presiden bertekad untuk menggolkan program Keluarga Berencana (Parenthood Bill) dengan menghadapi perlawanan sengit yang dipimpin pemuka agama. Sama sengitnya ketika Program KB pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada jaman Orde Baru. *** by Ragile ::::::::::::::::::::::::::::::::::: > "Pemerasan" $26juta Pasien Kanker Payudara Oleh Dr Susan Lim Singapore > Dr Susan Lim Kembalikan $14 Juta Kepada Pasien Kanker Payudara ? > Skandal Dr Susan Lim: Brunei Stop Berobat Ke Singapore > Surat Ancaman Dr Susan Lim Kepada Mentri Singapore Dan Sultan Brunei :::::::::::::::::::::::::::::
