Membaca Islam Politik, Demokrasi, dan Ketakutan Barat

Islam politik menurut Esposito merupakan terminologi yang merujuk pada fenomena bangkitnya agama (Islam) di ruang publik dan privat pada era kontemporer. Islam politik di era kontemporer muncul sebagai alternatif nilai-nilai politik dari ideologi-ideologi yang telah mapan seperti nasionalisme, sosialisme, dan liberalisme/kapitalisme yang dianggap gagal mengatasi masalah sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Nilai-nilai tersebut kemudian menjelma gerakan sosial dan politik. 

Simbol keislaman, retorika keislaman, dan organisasi keislaman menjadi legitimasi dan sumber mobilisasi bagi gerakan Islam politik. Gerakan Islam politik sendiri dapat dikategorisasi menjadi gerakan ekstrem dan moderat. Gerakan Islam politik tersebut tersebar di banyak negara, utamanya negara-negara Islam yang telah mengalami demokratisasi. 

Misalnya di Mesir, Sudan, dan Jordania yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara dan Selatan, partai Refah di Turki, Islamic Salvation di Algeria, hingga Al Nahda di Tunisia.

Munculnya gerakan Islam politik ini menjadi penantang bagi pemerintah dan rezim yang telah mapan di negara-negaranya. Tantangan tersebut terjadi dalam bentuk kekuatan politik dan intelektual. Baik Islam politik ekstrem maupun moderat, keduanya sering kali menjadi oposisi kuat atau bahkan pemenang dari konstelasi politik. Kelompok Islam politik moderat umumnya mampu beradaptasi dengan sistem modern. 

Aktor-aktornya mampu terpilih sebagai anggota parlemen, sebagai pejabat (contohnya kemenangan Ikhwanul Muslimin di Mesir), menjadi tokoh-tokoh publik, dan mengisi posisi profesional di berbagai bidang. 

Di sisi lain kelompok Islam politik ekstrem biasanya menggunakan kekerasan dan teror untuk menantang pemerintahan yang telah mapan. Gagasannya kurang lebih sama, menawarkan Islam sebagai solusi dari gagalnya sistem modern.

Bangkitnya Islam politik dianggap sebagai benturan peradaban baru terhadap Barat. Hal ini tidak lain karena Islam politik menjadi penantang atas nilai-nilai yang telah mapan. Kalangan Islam politik umumnya menolak pemisahan total antara agama dan politik. Di sisi lain kalangan sekularis (Barat) cenderung memandang percampuran agama dan politik adalah sesuatu yang tidak normal, berbahaya dan ekstrimis. 

Dampaknya ialah ada kecenderungan memandang kelompok Islamis anti kemajuan dan progresifitas. Namun melihat fakta bahwa beberapa komunitas Islam mampu beradaptasi dengan sistem modern, namanya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. 

Beberapa Islam politik yang tergolong moderat jauh dari anggapan tersebut. Kegagalan membedakan Islam politik yang moderat dan yang ekstrem menjadikan bias bahwa Islam adalah ancaman bagi modernitas dan peradaban Barat.

Ketakutan Barat terhadap politik Islam ekstrem tampaknya juga turut dipengaruhi oleh Revolusi Islam Iran. Pasca Revolusi Islam Iran pada tahun 1978, Iran menjadi negara yang sangat konservatif dan tertutup. Hubungan mesra antara Iran dengan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat pun kandas pasca revolusi terjadi. Aturan berdasarkan syariat Islam ditegakkan dengan ketatnya dan Iran menjadi begitu waspada dengan dunia luar.

Namun menakuti Islam politik secara keseluruhan karena Iran adalah satu kekeliruan bagi AS dan Barat. Islam terbagi menjadi dua aliran besar, sunni dan syiah. Di bawahnya terbagi lagi menjadi Islam moderat dan ekstrem. Iran merupakan negara dengan Islam beraliran syiah, sehingga sikap Iran tidak dapat merepresentasikan keseluruhan Islam politik yang ada.