Indonesia termasuk negara maritim terbesar, dengan hampir dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut. Berdasarkan KepMen KP Nomor KEP:18/MEN/2011, luas laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan luas laut yang signifikan tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber kehidupan baik hayati (seperti ikan dan terumbu karang) maupun non-hayati. Oleh karena itu, perikanan laut, baik perikanan tangkap maupun budidaya, merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjadi sumber gizi bagi masyarakat.
Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan hingga mencapai 12 juta ton per tahun, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022. Produksi perikanan tangkap di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah armada penangkapan yang beroperasi di sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI). Perikanan tangkap di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena berbeda dengan perikanan di belahan dunia lainnya. Perairan Indonesia tidak hanya kaya akan berbagai jenis ikan (multi spesies), tetapi juga menggunakan beragam jenis alat tangkap (multi fishing gear). Sebagai kawasan perairan laut tropis, perairan Indonesia memiliki banyak jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi, meskipun jumlah dan kelimpahan masing-masing jenis ikan relatif sedikit.
Volume penangkapan ikan di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017, volume penangkapan ikan mencapai 7.071.452,63 ton, yang kemudian meningkat menjadi 7.361.120,91 ton pada tahun 2018. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 7.355.332,12 ton pada tahun 2019, volume penangkapan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, mencapai 6.989.090,44 ton. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang membatasi aktivitas penangkapan dan logistik. Namun, pada tahun 2021, volume penangkapan ikan kembali meningkat menjadi 7.224.500,59 ton dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 7.987.701,90 ton. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Jumlah produksi perikanan di Indonesia tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki garis pantai lebih pendek. Sebagai contoh, India dengan panjang pantai 8.041 km mampu menghasilkan 2,95 juta ton ikan pada tahun 1998, sedangkan China dengan panjang pantai 14.500 km menjadi penghasil ikan terbesar dengan produksi 30 juta ton pada tahun 1999 (www.dsir.gov.in, 2013). Pada tahun 2011, potensi perikanan Indonesia diperkirakan sekitar 65 juta ton per tahun, tetapi baru dimanfaatkan sebesar 13,4 juta ton atau 20,7 % (Andayani F., 2013). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam di sektor perikanan Inldonesia masih sangat berpotensi untuk dimaksimalkan.
Seiring dengan meningkatnya volume produksi ikan, nilai produksi ikan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai produksi ikan Indonesia, terutama dari perikanan tangkap, mencapai Rp. 248,801 miliar, sementara pada tahun 2017, nilai produksi ikan baru mencapai Rp. 197,337 miliar. Peningkatan volume dan nilai produksi ikan ini dipengaruhi oleh banyaknya kapal domestik dan asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Namun, kontribusi hasil tangkapan ikan terhadap perekonomian Indonesia dan APBN belum signifikan. Volume dan nilai produksi ikan seharusnya bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan besaran PNBP Perikanan.
PNBP KKP terdiri atas penerimaan dari subsektor sumber daya alam (SDA) dan non sumber daya alam (non-SDA). PNBP subsektor SDA mencakup Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP).
Data menunjukkan bahwa realisasi PNBP sektor perikanan dari subsektor non-SDA selalu melampaui target dengan %tase di atas 100 % setiap tahunnya. Sebaliknya, realisasi PNBP sektor perikanan dari subsektor SDA hanya mencapai 52-83 % dari target yang ditetapkan dalam APBN, sehingga tidak pernah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Hasilnya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2017, realisasi PPP mencapai 86% dari target, sementara PHP hanya 51%. Pada 2018, realisasi PPP hanya 27% dari target, sedangkan PHP mencapai 77%. Tahun 2019, meskipun realisasi PPP sangat tinggi (2243%), PHP hanya mencapai 82% dari target. Pada tahun 2020, realisasi PPP mencapai 305%, namun PHP hanya 66%. Pada 2021, realisasi PPP mencapai 9660%, tetapi PHP hanya mencapai 70% dari target. Secara keseluruhan, realisasi PNBP subsektor SDA masih belum optimal dan sering kali tidak mencapai target, menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja, seperti peningkatan pengawasan, perbaikan kebijakan, dan penerapan teknologi.
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan laut, namun kontribusinya terhadap perekonomian masih belum optimal. Meskipun produksi perikanan tangkap terus meningkat, penerimaan PNBP dari sektor perikanan belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan penerimaan PNBP.
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan laut dengan produksi perikanan tangkap yang terus meningkat, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian masih belum signifikan. Realisasi PNBP dari sektor perikanan seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan sektor perikanan. Diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja sektor ini dan penerimaan PNBP.
Untuk meningkatkan penerimaan PNBP dari sektor perikanan, beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain:
- Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan untuk mengurangi praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya perikanan.
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri perikanan, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
- Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam teknik penangkapan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur perikanan untuk mendukung keberlanjutan sektor ini dan meningkatkan produktivitas.
