Insyaallah, 4 Juni mendatang gubernur dan wakil gubernur terpilih Aceh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Hal ini merupakan keberkahan yang patut disyukuri sekaligus menjadi tantangan dan pertaruhan bagi pasangan yang dipercaya untuk mengemban amanah rakyat Aceh. Ibarat sebuah ujian, setiap kepercayaan yang diamanahkan adalah pertaruhan terhadap kredibilitas pasangan ini sebab sekali lancung di ujian, seumur hidup rakyat Aceh tak akan pernah percaya lagi.
Pasca konflik Aceh-RI selama puluhan tahun, rakyat Aceh masih terbelit berbagai persoalan yang tak kunjung usai hingga kini. Masalah kesejahteraan dan kesenjangan, korupsi birokrasi sampai dengan keamanan masih menjadi isu yang belum terselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan yang paling penting menurut saya adalah menjamin terpeliharanya perdamaian Aceh. Persoalan terakhir ini adalah yang paling berat. Sebagaimana diketahui bersama, beberapa hari yang lalu telah terjadi peristiwa tragis, Sekjen Partai Aceh DPW Lhokseumawe Sukri Abdullah tewas bersama istrinya diterjang timah panas oleh orang tak dikenal di wilayah Kuta Blang, Bireun. Bireun sendiri dikenal sebagai daerah basis kekuatan partai Aceh. Berbagai spekulasi merebak bahwa pembunuhan tersebut berlatar belakang politik. Semenjak kekuatan GAM terbelah menjadi Partai Aceh yang dipimpin Muzakkir Manaf dengan Partai Nasional Aceh (PNA) yang digawangi oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, persaingan keduanya semakin menunjukkan tanda-tanda yang tidak bermoral. Intimidasi dan teror menjadi basis aksi perlawanan keduanya. Suatu hal yang sangat disayangkan karena persaingan yang terjadi bukan dalam rangka menenangkan hati rakyat Aceh namun lebih pada kekuasaan.
Terlepas dari siapa pembunuhnya maupun motif yang melandasinya, Partai Aceh sebagai partai pemerintah berkewajiban untuk mengajak semua elemen masyarakat Aceh termasuk PNA demi membangun Aceh yang damai, aman dan sejahtera. Mustahil perdamaian dapat tercapai tanpa kehendak bersama seluruh masyarakat Aceh. Oleh karenanya saya memandang pemerintahan yang baru nantinya perlu mengedepankan dialog dan kompromi dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk dalam membangun saling percaya dengan PNA. Sepertinya ini bukan hal yang mustahil apabila kedua belah pihak berkomitmen sama dalam memelihara perdamaian demi rakyat Aceh.
Demikian ulasan saya terkait perkembangan situasi Aceh terkini, seraya berharap Partai Aceh lebih mengedepankan komitmen damai dan kepentingan rakyat Aceh dibandingkan kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan asing yang kerap kali bertentangan dengan kepentingan rakyat Aceh. Semoga perdamaian di Aceh tetap terjaga sampai kapanpun.
Wassalam,
Rafli Hasan
