Ke Mana Dana Otsus untuk Pembangunan Aceh?

"Kami belum menikmati apa-apa". Mungkin ini salah satu ungkapan kecewa masyarakat Aceh terhadap pemerintahan daerah di tanah Rencong. Harapan yang selama ini ada di benak pikiran mereka demi terwujudnya kesejahteraan tidak kunjung mereka terima. Sejak 2008 sampai 2015 ini, pemerintah Aceh sudah menerima Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dari pemerintah pusat mencapai 41,256 T. Ini bukanlah dana yang sedikit untuk pembangunan di daerah selama 7 tahun. Jika dihitung rata-rata, Aceh menerima dana 5,89 T per tahun.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) H. Muslim Ayub SH.,MM mengatakan, sebanyak 13 anggota DPR asal Provinsi Aceh terus berjuang mendapatkan dana pembangunan infrastruktur untuk daerah ini. Namun sayangnya, Pemerintah Aceh tidak mampu menghabiskan dana yang sudah dianggarkan tersebut sehingga banyak dana yang dikembalikan ke Jakarta. Kalau banyak elemen yang menilai pembangunan Aceh belum mampu mensejahterakan rakyat Aceh bahkan meski telah disuntik dengan triliunan dana Otsus sekalipun, maka tidak berlebihan bila ada yang menyudutkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bappeda Aceh yang harus bertanggungjawab.
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/03/184276/pemerintah-aceh-tak-mampu-manfaatkan-dana-pembangunan/

Di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mengucurkan dana sebesar 20 T untuk 74.053 desa di seluruh Indonesia. Aceh akan menerima 1,71 T, terbanyak ketiga dari 33 provinsi yang akan menerima alokasi dana desa. Gubernur Aceh, Zainul Abdullah menghimbau para kepala desa agar menggunakan secara terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya adalah, mampukah pemerintah Aceh mengelola dana pembangunan desa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang mengacu pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Aceh?

Kembali pada kegagalan dana Otsus, harusnya Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan evaluasi secara menyeluruh. Janganlah menyuarakan janji-janji muluk belaka. tetapi harus diwujudkan. Banyak tanggapan masyarakat bahwa dana sebesar ini disalahgunakan untuk kepentingan pemimpin Aceh. Apakah tidak teriris hati mereka melihat masyarakat Aceh terkurung dalam kondisi kemiskinan, terlebih wilayah Aceh memiliki sejarah yang memilukan pernah dilanda bencana Tsunami yang dahsyat dan adanya gerakan separatis (GAM) yang ingin melepaskan Aceh dari NKRI.

Mungkin kondisi keamanan di Aceh sekarang bisa dibilang kondusif, akan tetapi para eks GAM yang sekarang menduduki jabatan di pemerintahan seperti Muzakir Manaf patut dipertanyakan karena berambisi menduduki jabatan orang nomer satu di Aceh. Muzakir Manaf menjadi salah satu kandidat kuat dalam pilkada 2017 Aceh. Mungkinkah sosok ini nantinya akan serius memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh? Apakah rakyat Aceh masih percaya dan menggantungkan harapan besar pada para pemimpin Aceh?

[caption caption="(cut.rani_flicker)"][/caption https://www.flickr.com/gp/138442592@N08/4sakVE]