Rencana Pemindahan Ibukota di Luar Pulau Jawa

Ibukota negara merupakan suatu kota yang memiliki tempat kedudukan sebagai pusat pemerintahan dalam sebuah negara, memberikan pelayanan publik, serta terdapat unsur administratif yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sedangkan definisi kota menurut ahli adalah Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan (Max Weber). 

Sebagai ibukota negara sudah pasti kota yang dikelolanya lebih maju serta berkembang pesat dengan segala teknologi. Ibukota juga mencerminkanpandangansebuah negara dengan negara lain, ketika terdapat tamu dari negara lain untuk berkunjung dalam melaksanakan kerja sama antar negara. Seperti yang kita tahu indonesia memiliki ibukota yang terletak di kota jakarta. Sekarang kita bisa lihat bahwa saat ini ibukota yang terletak di Jakarta mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat, sekaligus kota Jakarta menjadi pusatnya berbagai bisnis perdagangan perekonomian yang banyak berkembang di era millennial sekarang.

Sehinggadampak yang diberikan akibat kepadatan penduduk membuat munculnya permasalahan seperti kawasan kumuh, kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Hal ini membuat pemerintah meninjau lebih jauh, apakah masih pantas Jakarta dianggap sebagai ibukota negara? yang dengan memiliki banyak permasalahan di dalamnya. Begitupun pemerintah ingin melakukan rencana ingin memindahkan ibukota di luar pulau Jawa. Dalam memindahkan sebuah ibukota harus memiliki persiapan yang matang sehingga resiko akibat dampak pemindahan tidak terlalu besar.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada beberapa hal atau gagasan yang dapat diusulkan dalam rangka untuk merekomendasikan beberapa kota yang cocok untuk dijadikan sebagai ibukota negara yang baru. Rencana pemindahan ibukota negara sudah tak asing terdengar. Pada era zaman presiden indonesiayang pertama yakni Presiden Ir.Soekarno pernah memberikan gagasan bahwa akan dipindahkannya ibukota yang berpusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat itu. Pembahasan rapat terbatas dengan presiden yang telah terjadi senin, kemarin. Presiden Jokowi alias Joko Widodo mengatakanan bahwa "Gagasan pemindahan ibukotaota sudah lama muncul dari era Soekarno bahkan dalam setiap era presiden pasti muncul gagasan tersebut." Kata Jokowi. Hal ini kembali membuat Presiden Jokowi yang menginginkan akan adanya pemindahan ibukota negara di luar pulau jawa.

Terdapat berbagai penyebab Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibukota negara antara lain masalah kemacetan dan rawan banjir yang terjadi di Jakarta. Jakarta yang kini kian banyak penduduk yang menetap di Jakarta, seakan memberikan dampak permasalahan yang muncul mulai dari masalah kemacetan yang tak kunjungusai. 

Hingga masalah banjir yang baru -- baru ini terjadi di Jakarta sehingga membuat presiden ingin memindahkan ibukota negara yang baru. Sertamempertimbangkan kembalikondisiJakarta yang sekarang sangat tidak memungkinkan untuk menjadi ibukota di masa yang akan datang. Menurut data yang dimiliki KataData.co.id. mengatakan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 56 triliun setiap tahunnya, serta 50% di wilayah Jakarta adalah wilayah yang rawan akan bencana banjir.Dampakakibat banjir ini membuat kualitas air tercemar bisa menyebabkanburuknya sanitasi.

Adapun beberapa alternatif yang diusulkan oleh kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan dalam rapat tersebut memberikan 3 alternatif pemindahan ibukota. "Alternatif pertama tetap di Jakarta. Alternatif yang kedua dalam radius 50 hingga 70 kilo meter dari Jakarta. Dan alternatif yang ketiga memindahkan ibukota diluar pulau jawa". Ujarnya.Hanya sebuah wacana yang terjadi apabila gagasan tersebut tidak di realisasikan karena setiap putusan jarang dijalankan dengan terencana dan matang. 

Sebaiknya mematangkan kembali rencana yang akan diambil dan dijalankan. Adapun syarat yang harus terpenuhi apabila ingin memindahkan ibukota di antaranya yaitu, harus memiliki jumlah penduduk yang relatif rendah, mempunyai lokasi yang strategis dalam menghubungkan kota dengan pemusatan, aman terhadap ancaman bencana alam, dan memiliki keamaan dan ketahanan yang memadai.

Dalam membicarakan soal pemindahan ibukota negara terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Memerlukan persiapan yang matang untuk menentukan lokasi mana yang terbaik untuk dijadikan sebagai ibukota. Seperti aspek geopolitik yang sebagai sentral pemerintahan diharapkan bisa setara dan lebih mudah diakses dengan wilayah teritori Indonesia. 

Aspek infrastruktur salah satunya yang dapat mendukung kemajuan sebuah negara. Serta Pengeluaran biaya ekonomi yang terjadi ketika pusat pemerintahan berubah pasti akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Belum lagi, presiden Jokowi memilih alternatif ketiga yakni memindahkan ibukota diluarjawa yang jelas perlu ada pengeluaran biaya yang besar.

Terdapat tiga kanditat wilayah yang akan dijadikan sebagai wilayah ibukota negara baru. Kemungkinan yang terjadi bisa di Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Secara terirotial, dalam mengelola negara yang sangat besar ini sudah selayaknya memberikan lokasi pemusatan ibukota negara yang terletak berada di tengah -- tengah wilayah teritori Indonesia. 

Sehingga dalam hal ini pemerintah mampu berperilaku adil terhadap perhatian setiap daerah dan juga yang sering kita dengar bahwa indonesiahanya memperhatikan pembangunan terhadap satu wilayah yangdisebutJava Centris. Pemerintah dengan ini ingin mewujudkan cita -- cita bangsa yang Indonesia Centris yang memberikan segala pembangunan dankemajuansecara merata terhadap setiap kota.

Menurut penulis, pemindahan ibukota lebih tepat jika di lakukan di luar pulau jawa seiring berjalannya waktu kondisi ibukota Jakarta saat ini yang tidak memungkinkan untuk menjadikan ibukota negara dalam masa mendatang. Selain itu Jakarta memiliki populasi penduduk yang sangat padat akibatnya timbul masalah -- masalah sosial seperti kemiskinan, pemukiman kumuh, kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. 

Apabila dipindahkan di pulau Jawa sudah terlalu padat penduduk yang berada di Jawa serta pulau Jawa juga rentan akan bencana alam yang bisa mengancam keberadaan ibukota apabila tetap berada di pulau Jawa. Dan jika benar akan di pindahkan di luar pulau jawa kemungkinan besar pulau Kalimantan akan menjadi pusat pemerintahan politik dan pulau Kalimantan termasuk telah memenuhi kriteria untuk menjadi ibukota, karena pulau Kalimantan berada di tengah -- tengah kawasan wilayah Indonesia sehingga dapat menciptakan pembangunan dan pemusatan secara merata dalam artian mampu mewujudkan Indonesia Centris yang berkeadilan. 

Serta dampak yang akan terjadi terhadap penempatan ibukota mendatang harus memenuhi syarat, sehingga dalam pembangunan tidak ada pihak -- pihak yang merasa di rugikan akibat dampaknya pembangunan dan juga pemerintah harus mampu menentukan lokasi mana yang lebih cocok di bangun menjadi sebuah ibukota tanpa harus membabi lahan tanpa ada penanaman secara signifikan. Dalam hal ini memungkinkan akan pemisahan antara ibukota bisnis dengan ibukota sentral pusat kekuatan pemerintahan politik agar tidak di campur adukan. 

Sudah seharusnya dalam sebuah negara di lakukan pemisahan antara ibukota bisnis dan ibukota yang berhubungan dengan sentral pusat pemerintahan dan layanan publik di kerjakan secara terpisah, sehingga mampu memberikan kinerja yang efektif dalam membangun sebuah negara dan bangsa yang lebih baik. Hal ini juga membuat pemerintah terlebih lagi bisa memfokuskan salah satu bidang -- bidang apa saja yang lebih diutamakan dalam membangun sebuah negara.