Kaum Menengah dan Tantangan Tanpa Dukungan

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Salah satu fenomena yang seringkali luput dari perhatian adalah kondisi kaum menengah. 

Di satu sisi, mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah; di sisi lain, mereka juga tidak cukup kaya untuk menikmati kenyamanan finansial yang dimiliki oleh kelas atas. 

Menurut survei BPS (2021) distribusi kaum menengah di Indonesia mencapai angka 91%. Kaum menengah sering kali berada dalam dilema, terjepit di antara kebijakan yang dirancang untuk membantu kaum miskin dan fasilitas yang dinikmati kaum kaya. Dalam tulisan ini, kita akan membahas mengapa kaum menengah selalu terabaikan dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Kaum menengah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang unik. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar pajak, dan berusaha menabung untuk masa depan. Namun, penghasilan mereka seringkali hanya cukup untuk hidup layak, tanpa ada ruang untuk menikmati kemewahan atau mengatasi situasi darurat tanpa stres finansial yang signifikan.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya akses terhadap perlindungan sosial. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin tidak tersedia bagi kaum menengah. Mereka juga tidak mendapatkan subsidi untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan energi, yang justru dapat memberikan sedikit keringanan dalam beban pengeluaran sehari-hari.

Selain itu, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi menjadi beban berat bagi kaum menengah. Meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan, banyak dari mereka yang merasa kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka atau mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Kondisi ini semakin diperparah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan.

Kaum menengah juga menghadapi tantangan dalam hal mobilitas sosial. Kurangnya dukungan finansial dan akses terhadap peluang pendidikan berkualitas membuat mereka sulit untuk naik kelas sosial. Mereka sering kali terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan memadai atau kesempatan untuk berkembang. Ini menciptakan siklus stagnasi yang sulit dipecahkan, di mana kaum menengah tidak bisa meningkatkan taraf hidup mereka meskipun sudah berusaha keras.

Kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan berimbang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dukungan dalam bentuk subsidi yang lebih adil dan akses yang lebih luas terhadap program pendidikan dan kesehatan akan membantu meringankan beban kaum menengah. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan peluang bisnis yang lebih inklusif juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dilema kaum menengah yang selalu terabaikan adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Kebijakan yang lebih inklusif dan adil perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kaum menengah tidak terus-menerus terjebak dalam posisi yang rentan dan tidak stabil. Dengan memberikan dukungan yang memadai dan menciptakan peluang yang setara, kita dapat membantu kaum menengah mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan bangsa. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua lapisan.