Thrifting, atau praktik membeli dan menjual barang bekas, telah menjadi tren yang semakin meluas di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam cara orang berbelanja, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari segi sosial, thrifting menawarkan alternatif berbelanja yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan, banyak konsumen yang memilih untuk membeli pakaian bekas sebagai cara untuk mengurangi limbah tekstil dan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, legalitas praktik ini sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan asal-usul barang yang dijual. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), penjual diwajibkan memberikan informasi yang jujur mengenai barang yang ditawarkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.
Dari perspektif budaya, thrifting mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin menghargai nilai-nilai keberlanjutan dan kreativitas dalam berbusana. Pakaian bekas sering kali memiliki karakter unik dan cerita tersendiri, menjadikannya lebih menarik bagi konsumen yang ingin mengekspresikan diri melalui fashion. Selain itu, thrifting juga mendorong budaya berbagi dan komunitas, di mana orang-orang dapat saling bertukar barang dan ide. Namun, ada kekhawatiran bahwa praktik ini dapat merugikan industri fashion lokal jika tidak diatur dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong produksi lokal. Ini menunjukkan bahwa meskipun thrifting memiliki banyak manfaat, regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan perlindungan industri lokal.
Dalam konteks politik dan ekonomi, perdebatan mengenai legalitas thrifting juga melibatkan kebijakan pemerintah yang perlu disesuaikan dengan dinamika pasar. Beberapa anggota DPR menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan peluang ekonomi dari thrifting. Jika dikelola dengan baik, thrifting dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing industri kecil. Misalnya, banyak thrift shop yang dikelola oleh individu atau kelompok kecil yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana untuk menyeimbangkan antara perlindungan industri lokal dan pengembangan pasar thrift shop yang berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, aspek hukum terkait legalitas thrifting harus diperhatikan agar praktik ini tidak terjebak dalam masalah hukum. Banyak pelaku usaha thrift shop masih belum sepenuhnya memahami regulasi yang ada, sehingga mereka berisiko menghadapi sanksi hukum. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai peraturan terkait perdagangan barang bekas sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Edukasi kepada pelaku usaha tentang cara menjalankan bisnis secara legal dapat membantu mengurangi potensi konflik hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap thrift shop. Secara keseluruhan, thrifting di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dengan implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dari pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan serta perlindungan industri lokal, thrifting dapat berkembang menjadi bagian integral dari ekonomi kreatif Indonesia.
Daftar Pustaka
Dewa Ngakan Angga Wira Santika & I Nyoman Bagiastra. (2021). Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia. Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, hlm. 24–33.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
Gautama, A. (2022). Perlukah Legalitas Thrifting di Indonesia?. Harian HMI.
Nirwala Dwi Heryanto. (2023). Impor Pakaian Bekas di Indonesia: Bagaimana Legalitasnya?. CNBC Indonesia.
Hukumonline.com. (2023). Impor Pakaian Bekas di Indonesia: Bagaimana Legalitasnya?. Hukumonline.
Rahmawati, D., & Setiawan, A. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Thrifting Terhadap Masyarakat Urban. Jurnal Ekonomi Kreatif, Vol. 6 No. 1, hlm. 12–25.
