Sistem moneter internasional merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur interaksi keuangan antara negara-negara di seluruh dunia. Hal Ini mencakup peraturan, kebijakan, dan mekanisme yang memungkinkan pertukaran mata uang, perdagangan internasional, serta arus modal lintas batas. Sistem ini memiliki beberapa komponen penting, di antaranya adalah nilai tukar mata uang, sistem pembayaran internasional, kebijakan moneter, dan lembaga-lembaga yang mengatur kegiatan keuangan global.
Salah satu elemen penting dari sistem moneter internasional adalah nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar dan/atau intervensi pemerintah yang dapat berfluktuasi secara signifikan. Ada berbagai sistem nilai tukar yang mungkin digunakan, mulai dari nilai tukar tetap hingga nilai tukar mengambang, serta berbagai variasi di antaranya. Sistem pembayaran internasional adalah infrastruktur yang memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas. Ini termasuk berbagai instrumen keuangan seperti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sistem kliring, dan sistem pembayaran antarnegara yang memungkinkan transfer dana antara bank-bank dan lembaga keuangan di berbagai negara.
Kebijakan moneter, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga memiliki peran penting dalam sistem moneter internasional. Ini mencakup kebijakan tentang pengendalian inflasi, suku bunga, cadangan devisa, dan intervensi mata uang. Selain itu, lembaga-lembaga seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Internasional berperan dalam menyediakan bantuan keuangan, memberikan saran kebijakan, dan mempromosikan stabilitas keuangan global. Adanya berbagai Lembaga ini sangat berperan penting untuk mengatasi berbagai masalah kebijakan moneter yang ada di dunia, contohnya adalah bagaimana Lembaga IMF mengatasi krisis moneter/krisis finansial di Asia pada tahun 1997.
Krisis moneter Asia pada tahun 1997, sering disebut sebagai "Krisis Keuangan Asia" atau "Krisis Mata Uang Asia," merupakan peristiwa yang mengguncang sejumlah negara di kawasan Asia pada akhir 1990-an. Krisis ini bermula dari sejumlah faktor ekonomi dan struktural yang saling terkait.
Penyebab pertama dari terjadinya krisis moneter di Negara negata Asian ini  diakibatkan oleh negara Asia yang telah mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang cepat selama beberapa dekade sebelumnya, didorong oleh arus masuknya modal asing yang signifikan. Investasi asing masuk dalam bentuk portofolio dan investasi langsung, menyebabkan lonjakan harga aset, terutama di sektor properti dan saham. Tidak hanya itu, terdapat ketidakseimbangan fundamental dalam perekonomian beberapa negara yang ada di Asia, termasuk defisit neraca perdagangan yang besar dan ketergantungan pada modal asing. Negara-negara ini sering mengandalkan pinjaman luar negeri untuk mendanai pertumbuhan ekonomi mereka dan juga terdapat kelemahan dalam sektor keuangan di beberapa negara, termasuk praktik pengawasan yang longgar, lemahnya pengaturan perbankan, dan praktik korupsi yang merajalela. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah struktural yang tidak terlihat secara langsung selama periode pertumbuhan cepat sebelumnya.
Pada akhirnya masalah masalah tersebut membuat investor asing mulai khawatir tentang kualitas aset di negara-negara Asia yang terkena dampak, dan secara tiba-tiba mulai menarik modal mereka. Hal ini memicu penurunan nilai tukar mata uang lokal secara dramatis dan lonjakan suku bunga, yang pada gilirannya menyebabkan krisis keuangan yang parah. Krisis ini menyebar dengan cepat dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia, menciptakan efek domino yang signifikan.
Krisis moneter Asia di tahun 1997 berawal dari negara Thailand, di mana sejumlah faktor ekonomi dan struktural mengakibatkan runtuhnya mata uang lokal, baht, pada bulan Juli 1997. Salah satu pemicu utama adalah spekulasi pasar terhadap baht Thailand yang sebagian besar didorong oleh penumpukan hutang yang signifikan, terutama di sektor properti dan infrastruktur, yang didanai melalui utang luar negeri. Di sisi lain juga terdapat kekhawatiran terhadap kualitas aset dan praktek perbankan yang longgar di Thailand sehingga Investor mulai menarik modal mereka yang berakibat pada penurunan nilai baht secara tajam. Pemerintah Thailand kemudian terpaksa melepaskan pengendalian atas nilai tukar baht, yang pada gilirannya memperburuk situasi.
Setelah hal itu terjadi Krisis moneter ini menyebar dengan cepat ke negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia, karena investor asing juga mulai khawatir tentang kualitas aset di berbagai negara Asia ini. Penarikan modal yang massal menyebabkan depresiasi mata uang lokal, lonjakan suku bunga, dan kerugian besar bagi perbankan dan sektor keuangan. Banyak Upaya yang dilakukan oleh Negara negara yang mengalami krisis moneter ini untuk menjada stabilitas mata uang dan sistem keungan negaranya Dimana salah satu Upaya tersebut adalah meminta bantuan keuangan dari Lembaga International Monetary Fund (IMF).
IMF merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas keuangan global, kerja sama moneter internasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1944 sebagai bagian dari Persetujuan Bretton Woods, IMF memiliki 190 negara anggota dan berkantor pusat di Washington, D.C. Salah satu peran utama IMF adalah memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi krisis keuangan dan membantu mereka mengatasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan mereka. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk paket pinjaman yang disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti kebijakan fiskal yang ketat, reformasi struktural, dan kebijakan moneter yang stabil. Hal ini membuat IMF mejadi salah satu Solusi yang digunakan oleh Negara Negara Asia yang mengalami krisis moneter pada tahun 1997.
Dalam mengatasi krisis moneter Asia 1997, IMF memainkan peran sentral dalam memberikan bantuan keuangan dan memberikan nasihat kebijakan kepada negara-negara yang terkena dampak. IMF merespons krisis dengan memberikan paket bantuan keuangan yang besar kepada negara-negara yang terkena dampak krisis moneter, seperti Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Bantuan ini bertujuan untuk membantu negara untuk mengatasi tekanan keuangan yang besar, seperti penurunan nilai tukar mata uang, penarikan modal asing, dan krisis likuiditas di sektor keuangan. Paket bantuan IMF seringkali disertai dengan syarat-syarat tertentu yang dikenal sebagai "kondisionalitas", yang meliputi reformasi ekonomi dan kebijakan struktural. Misalnya, negara-negara yang menerima bantuan harus setuju untuk menerapkan kebijakan fiskal yang ketat, memperbaiki tata kelola perbankan, memperkuat regulasi keuangan, dan melakukan reformasi struktural lainnya untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan investor.
Selain memberikan bantuan keuangan, IMF juga memberikan bantuan teknis dan nasihat kebijakan kepada negara-negara yang terkena dampak untuk membantu mereka merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang tepat. IMF juga memantau implementasi kebijakan ekonomi negara-negara anggota dan memberikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan evaluasi mereka tentang kondisi ekonomi dan keuangan.
