Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Sukses Pilkada 2024

Transparansi berarti bahwa informasi tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat diakses oleh publik (Sciavo-Champo, 2019) dan merupakan upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.  sementara akuntabilitas memastikan pelaku pelanggaran diberi sanksi tegas. Keduanya adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

Ketika belum lama ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, meyakini Pemilu 2024 telah menoreh sejarah sebagai pemilu dengan tingkat transparansi atau keterbukaan tertinggi dalam hal penghitungan suara. Itu tampak dari rekapitulasi suara nasional yang kerap disiarkan melalui YouTube. 

 "Mungkin akan menjadi catatan sejarah, sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang pernah kita laksanakan, baru pada Pemilu 2024 ini, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi, di tingkat pusat disiarkan live streaming," kata Hasyim dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/3/2024).

Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, kandidat, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas Pilkada. Pemerintah dan penyelenggara harus memastikan aturan dijalankan secara transparan dan adil, sementara kandidat diharapkan berkompetisi dengan menjunjung tinggi etika politik. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi proses dan menolak segala bentuk kecurangan. 

Dengan kerja sama yang solid dari semua pihak, Pilkada 2024 diharapkan dapat menjadi sarana demokrasi yang bersih, terpercaya, dan menghasilkan pemimpin berkualitas untuk Indonesia.

"Kita semua sudah berikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk melayani pemilih, untuk melayani peserta pemilu," ujar Hasyim.

 "Termasuk kami juga berusaha untuk setransparan mungkin, sejujur mungkin dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini," tambahnya.