Hubungan Politik dan Pendidikan

Dalam analisis tentang pendidikan pada masa Islam klasik Rasyid (1994) menyimpulkan bahwa dalam sejarah perkemangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada waktu iu,menurut Rasyid bukan hanya dukungan moral kepada peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum (1994: 3).

Islam adalah agama yang totaliter jam'i, mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim mulai dari makan dan minum, tata cara berumah tangga, urusan sosial kemasyarakatan, sampai pada ibadah semuanya diatur oleh syariat. Untuk mengetahui bagaimana hidup yang Islami, seorang mesti terlibat dengan kegiatan pendidikan.

Karena motivasi politik, sebab di dalam Islam antara politik dan agama sulit untuk dipisahkan. Para penguasa Muslim sering menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menanamkan paham-paham keagamaan.

Inilah yang dilakukan Dinasti Buwaih, Fatimiyah, dan Khalifah al-Makmun. Dengan kekuasaan mereka menanamkan ideologi negara dengan tujuan lahirnya, kesamaan ide antara penguasa dan masyarakat umum sehingga memudahkan pengaturan masalah-masalah kenegaraan.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademi piblikasi yang menggunakan tema pendidikan dan politik belum tampak ke permukaan.

Kalaupun ada, fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substansi hubungan politik dan pendidikan. Namun, masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Namun demikian keyakinan akan adanya hubungan yang erat antara pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh.