Pontianak, Radius Kalbar - Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat dengan menyerahkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 2.965 kepala keluarga (KK) se-Kota Pontianak. Selain penyerahan secara simbolis Kartu BPJS kepada penerima manfaat, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut menyerahkan bantuan sosial langsung tunai masing-masing sebesar Rp600 ribu per KK.
Edi mencatat bahwa bantuan-bantuan tersebut disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Inisiatif ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih ada warga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam program ini, Pemerintah berencana secara bertahap melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan bantuan sosial tersedia bagi mereka.
"Pendekatan ini merupakan upaya konkret dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat," ujar Edi setelah menyampaikan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Utara.
Menurut Edi, pemberian jaminan kesehatan dan bantuan sosial tunai merupakan bagian integral dari strategi Pemerintah Kota Pontianak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan membantu kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah, memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasar.
"Dengan bantuan ini, masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan tidak perlu khawatir akan biaya, karena telah ditanggung oleh pemerintah. Jaminan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Selain itu, bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi langsung," tambah Edi.
Trisnawati, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, menjelaskan bahwa bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperuntukkan bagi 2.965 Kepala Keluarga (KK) di enam kecamatan. Jumlah ini hasil verifikasi data lapangan untuk memastikan penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,779 miliar, dan akan meningkat menjadi Rp2 miliar pada tahun 2024. Ini akan mencakup 3.000 KK. Trisnawati mengimbau agar warga memperbarui dokumen kependudukan mereka untuk memudahkan verifikasi data, mengingat kendala seringkali muncul ketika dokumen seperti Kartu Keluarga belum diperbarui.
"Tujuannya adalah agar warga dapat dengan mudah mengakses berbagai bantuan, seperti beasiswa dan bantuan lainnya yang disediakan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Pontianak," tambahnya.
