Mengatasi Kemiskinan dan Permasalahan Sosial dalam Perspektif Perencanaan Sosial

Di Indonesia, kemiskinan dan permasalahan sosial masih menjadi masalah yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,78% atau sekitar 25,95 juta orang. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat. Bahkan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan dan memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita kelaparan dan kekurangan gizi. kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, sehingga kekayaan tidak terdistribusi dengan merata dan orang miskin tidak dapat mengakses sumber daya yang sama dengan orang kaya.
• Tingkat pengangguran tinggi, Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan lulusan baru atau di wilayah-wilayah tertentu, dapat menyebabkan orang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
• Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat membatasi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
• Kurangnya kebijakan yang tepat, Kebijakan pemerintah yang tidak tepat atau tidak efektif dapat memperburuk kemiskinan dan memperkuat kesenjangan sosial.

Begitu juga dengan permasalahan sosial seperti kekerasan, kejahatan, dan kecanduan narkoba juga terkait dengan kemiskinan di Indonesia. Orang yang hidup dalam kemiskinan dapat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam aktivitas yang tidak sehat. permasalahan sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat, serta dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. 

Kedua kasus ini yaitu kemiskinan dan permasalahan sosial memiliki keterkaitan yang erat. Kemiskinan dapat menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan sosial dan sebaliknya permasalahan sosial dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Menandakan kemiskinan dan permasalahan sosial saling berhubungan timbal balik. Keduanya memerlukan solusi yang menyeluruh dan terkoordinasi untuk mengatasinya.

Untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial terdapat sebuah perencanaan sosial. Dalam konteks perencanaan sosial, ketika perencanaan sosial sudah dimuat, produknya adalah kebijakan sosial yang bisa dalam bentuk peraturan yang kemudian adanya program, yaitu pengembangan masyarakat. Perencanaan merupakan elemen penting dalam pembangunan sosial. Perencanaan sosial dibentuk atas dasar prinsip-prinsip keadilan sosial (kesetaraan, akses, partisipasi, dan hak) dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan sosial berangkat dari adanya masalah sosial dan kemudian dibuatlah suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut, seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial. Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan, pendapatan pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya. 

Setelah kebijakan sosial sudah dibuat dengan sedemikian rupa. Dalam perencanaan sosial terdapat pendekatan-pendekatan, antara lain:

• Partisipasi Masyarakat: Perencanaan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan keberhasilan program dan kebijakan yang menangani masalah kemiskinan dan sosial. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan.
• Pendekatan holistik: Perencanaan sosial harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan solusi terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi masalah sosial.
• Analisis Situasi: Analisis situasi yang baik membantu mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan dan masalah sosial serta mengidentifikasi solusi yang tepat. Analisis situasi juga dapat membantu memastikan bahwa program dan kebijakan memenuhi kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
• Kolaborasi antar sektor: Kolaborasi antar sektor antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi nirlaba dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan sosial dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengurangi potensi tumpang tindih antara program dan kebijakan.
• Evaluasi Program dan Kebijakan: Evaluasi program dan kebijakan secara berkala dapat membantu menentukan efektivitas dan efisiensi program dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan dampak positifnya. Evaluasi juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Selanjutnya perencanaan sosial juga memiliki aktor yang berguna untuk mendukung perencanaan sosial agar berjalan secara maksimal dalam menanggulangi kemiskinan dan permasalahan sosial. Aktor perencanaan sosial dibagi menjadi 2 yaitu secara internal dan eksternal. 

Aktor perencanaan internal meliputi kementrian fungsional yang bertugas melahirkan kegiatan perencanaan sosial dan kebijakan sosial dengan identitas kementriannya, Badan Perencanaan Nasional/Bappenas menyusun agenda-agenda pembangunan di suatu negara dalam melakukan kajian-kajian pembangunan dan yang terakhir ialah pemerintah daerah yang bertugas untuk mengembangkan wilayahnya. Sedangkan aktor perencanaan eksternal berupa kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) hanya sebatas memberikan masukan dan kritik kepada aktor internal, kemudian aktor internal akan mengakomodasi segala saran dan kritik yang diberikan oleh kelompok masyarakat maupun NGO.

Aktor perencanaan internal maupun eksternal harus saling bersinergi satu sama lain. Sehingga dapat menjalankan peran utama dari perencanaan sosial seperti mengembangkan perundang-undangan, mengevaluasi program-program sosial, menciptakan model-model pelayanan, menentukan wilayah pelayanan atau program, dan merubah atau mengembangkan program sosial. Dengan adanya perencanaan sosial ini diharapkan dapat menjadi alat penting dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan di Indonesia.