KPK pantas disalahkan karena tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya memberantas korupsi terutama di institusi penegak hukum. Padahal apabila KPK berhasil menekan korupsi dan suap menyuap di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, DPR, BPK, MK dan  MA dapat dipastikan tingkat korupsi akan turun 80%.
Komisi Yudisial pantas disalahkan karena tidak mampu mengawasi hakim bahkan terkesan melindungi para hakim korup. KY hanya menindak hakim korup kelas teri tapi tidak pernah menindak hakim korup kelas kakap seperti yang sekarang banyak bercokol di pengadilan di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia.
Meski demikian kita masih bisa sedikit lega, ternyata masih ada 1-2 hakim yang berintegritas dan bermoral bukan penjual putusan perkara sesuai pesanan penyuap atau perintah atasan.
 "Dari sepuluh pengadilan yang pernah Anda beracara berapa banyak pengadilan yang bersih?" tanya seorang teman yang juga pejabat di Mahkamah Agung.  "Tidak ada, " jawab saya tanpa keraguan.
Karena memang begitulah kenyataannya.Â
Pahit? Memang. Tapi harus ditelan agar jadi obat.
