[caption caption="http://klikkabar.com/wp-content/uploads/2015/10/40_201503030921332.jpg"][/caption]
Desa , sebuah tempat /lingkungan yang seringkali dianggap oleh orang kota sebagai tempat yang nyaman,hijau asri,alami ramah serta indah. meskipun terkadang banyak menyimpan potret kemiskinan serta kualitas sdm yang jauh dari kata layak dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan didalam perdesaan kususnya perdesaan yang belum terjamah pembangunan. hal ini jugalah yang mendorong pemerintah pusat secara bertahap untuk menjalankan amanat yang tertera di dalam undang undang desa.
Dana desa sendiri adalah belanja pemerintah pusat yang direlokasikan ke desa. dalam dana desa sendiri terdapat dua program yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat dan belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum perdesaan serta pengadaan proyek infrastruktur dasar yang berasal dari kementerian pekerjaan umum. secara bertahap, dana desa tahun 2016 ditargetkan sebanyak 60% / sekitar 260,4 kabupaten /kota dari nilai total keseluruhan yang dianggarkan kepada 434 kabupaten /kota diseluruh indonesia.
Bantuan langsung ini tentu saja menuntut sebuah kebijaksanaan serta tanggung jawab moral dan juga administrasi dari perangkat desa dan masyarakat untuk memakai dana tersebut sebaik-baiknya. Seperti disebutkan sebelumnya, Dana Desa dibelanjakan pada dua hal yakni proyek infrastruktur dasar dan sistem penyediaan administrasi umum pedesaan.
Infrastruktur dasar yang dimaksud ialah pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaaan mandi cuci kakus (MCK) yang memadai kerap menjadi sebuah kendala bagi kemajuan dan kesejahteraan desa. Karena keberadaan menjadi hal yang amat sangat penting manakala jalan menjadi prasyaratan pokok/utama yang dibutuhkan untuk menyalurkan hasil bumi ke luar desa dan sebaliknya menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan warga desa sehingga dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.
Sering kali terjadi hasil bumi yang dihasilkan desa menjadi tak ada nilainya manakala terhambatnya pemasaran hasil bumi keluar desa dikarenakan terkendala oleh kondisi jalanan yang buruk. Problem yang lain ialah akses jalan yang sulit untuk ke pusat pemerintahan kecamatan yang dibutuhkan waktu berjam-jam agar dapat kesana. Sementara di musim penghujan, jalanan menjadi terputus serta jalanan berubah menjadi berlumpur atau berubah jadi “sungai kering” kala musim kemarau. Padahal, sayur, buah, atau barang dagangan serta hasil bumi lainnya yang notabene cepat basi butuh waktu yang cepat agar segra dapat menjangkau konsumen sehingga tidak terbuang sia sia dikarenakan barang yang akan dijual telah basi atau membusuk dan tidak bernilai lagi.
Tak hanya akses jalan, akses jembatan yang sudah tidak layak, banyak dijumpai di pedesaan membahayakan masyarakat desa itu sendiri maupun masyarakat luar desa . Bagi pengembangan SDM, infrastruktur yang buruk mengakibatkan cukup sulitnya masyarakat desa untuk mendapatkan serta menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Lokasi SMP, SMA, dan perguruan tinggi umumnya berada di kecamatan dan kota kabupaten sedangkan akses dari desa ke pusat kecamatan dan juga kabupaten itu sulit untuk dijangkau serta banyak kendala lainnya yang menyebabkan terjadinya hal tersebut seperti faktor ekonomi dikarenakan sulitnya memasarkan hasil bumi mereka ke luar desa atau kota yang nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan di lingkungan desanya sendiri.
Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.
Tekad untuk membangun desa, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, adalah sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
“Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah,” ucap Puan saat meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta di kantor Kementerian PMK, Jakarta bulan April lalu .
Kiranya sudah jelas, paling tidak dalam 5 tahun ke depan, suasana desa yang digambarkan di awal tulisan ini semoga benar-benar terwujud secara utuh. dan juga melalui dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada desa secara langsung dan bertahap ini akan mewujudkan cita cita pembangunan nasional yang sangat dirindukan oleh seluruh bangsa indonesia sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial antara desa dengan kota dikarenakan pembangunan yang dirasa tidak merata.
