Mohon tunggu...
Sri Astuti Putri Ramdhani
Sri Astuti Putri Ramdhani Mohon Tunggu... Akuntan - Freelance Writer

Happy wife and mother

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pajak dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

26 Juni 2023   14:05 Diperbarui: 26 Juni 2023   15:26 196
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Dalam menjalankan roda pemerintahan, suatu negara wajib mempunyai modal, begitupun dengan negara Indonesia. Indonesia mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk menunjang segala kebutuhan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. 

Sumber dana terbesar APBN saat ini yaitu dari iuran pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh para wajib pajak baik perorangan maupun organisasi kepada pemerintah yang pengelolaannya dipegang oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa yang membiayai negara adalah para wajib pajak dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi.

Pemungutan pajak diterapkan hampir di seluruh negara di dunia, dimana setiap negara mempunyai aturan pajaknya masing-masing. 

Bayangkan jika para wajib pajak tidak patuh atas aturan pajak atau bahkan ada yang melakukan penggelapan pajak baik oleh wajib pajak atau para pengelola iuran pajak. 

Jika hal itu terjadi, tentunya dapat mengganggu penerimaan negara atas pajak yang kemudian dapat memengaruhi kondisi ekonomi negara. Mengapa demikian? Karena hasil iuran pajak merupakan sumber utama APBN. 

Jika sumber utama modalnya mengalami hambatan, tentu akan timbul banyak masalah seperti terlambatnya membayar hutang yang jatuh tempo dan terhambatnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi suatu negara, karena dengan pembangunan infrastruktur yang berjalan dengan baik maka dapat memudahkan mobilitas ekonomi. Terutama negara Indonesia dengan ribuan pulau dan jutaan penduduk di dalamnya. 

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, dan sarana prasarana umum tentunya harus merata sampai ke daerah-daerah terpencil. Karena setiap warga negara mempunyai hak sama untuk menikmati hasil dari pembangunan.

Pembangunan di Indonesia sendiri saat ini belum merata. Terjadi ketimpangan pembangunan insfrastruktur antara di kota dan di daerah terpencil, terutama terkait pembangunan jalan. Jika semua jalan di Indonesia mempunyai kondisi yang baik, maka hal itu dapat memperlancar mobilitas ekonomi. 

Namun sebaliknya, jika jalanan di Indonesia mempunyai kondisi yang buruk seperti berlubang dan bergelombang, maka hal itu dapat menghambat mobilitas ekonomi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun