Sejak dicanangan pada tahun 2010 oleh Kementerian PP&PA, Kota Layak Anak (KLA) telah merambah ke hampir sebagian besar Kota/Kabupaten di Indonesia. Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintergrasikan komitmen dan sumberdaya dari para pemangku kepentingan, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang terencana untuk pemenuhan hak-hak anak. Beranjak dari komitmen tersebut, tiap-tiap Kota/Kabupaten telah mencoba menerapkan kebijakan KLA dalam program dan tahapan rencana pembangunan kota/kab mereka.
Dari judul dan penamaan program, yakni Kota Layak Anak (KLA), niscaya tidak ditemukan atau belum disentuh pengembangan Pulau Layak Anak (PLA) secara khusus. Selama ini, yang menjadi sasaran program ini adalah Kota atau Kabupaten di Indonesia, yang berada –tentunya—di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Lalu, bagaimana dengan pengembangan Pulau Layak Anak itu sendiri? Sudahkah kita menerapkan kebijakan Pulau Layak Anak? Memang, sejatinya keberadaan pulau itu sendiri berada dalam lingkup suatu kabupaten, dan KLA pastinya akan menyasar ke pulau yang notabene berada (include) dalam kabupaten tersebut. Namun peng-intensifan atau penajaman program sebaiknya juga menyentuh suatu pulau atau beberapa pulau sebagai pilot project pengembangan Pulau Layak Anak di Indonesia (PLA).
Lalu, sejauh mana gaung KLA telah ada atau diimplementasikan di suatu kawasan atau pulau tertentu di Indonesia. Apakah ada sebuah pulau yang benar-benar menjadi benchmark bagi perwujudan PLA, dengan kata lain pulau tersebut telah 100 persen menjadi Pulau Layak Anak? Selain Jepang dan Filipina, tak banyak negara di dunia yang memiliki gugusan kepualaun. Untuk itu, sebagai salah satu negara kepulauan di dunia, adalah suatu keniscayaan mewujudkan Pulau layak Anak dalam salah satu kawasan gugusan kepulauan di nusantara.
Bila melihat dari scope dan cakupan pelaksanaan program, sejatinya sangat lah mudah mewujudkan Pulau Layak Anak ketimbang perwujudan Kota/Kab. Layak Anak yang berada di area (baca: daratan) yang luas. Lantaran luas cakupan areanya kecil, maka kompleksitas yang ada di pulau tidak serumit ketimbang di daratan yang luas. Pulau Untung Jawa, di gugusan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, misalnya, dapat dijadikan role model pengembangan Pulau Layak Anak di Indonesia. Selain itu, Gugusan Kepulauan di Mentawai, di Sumatera Barat, dan gugusan kepulauan di Sulawesi Tenggara, juga layak untuk dikembangkan sebagai percontohan PLA.
Sama seperti penerapan percepatan pelaksanaan KLA di daratan, maka untuk pengembangan Pulau Layak Anak (PLA) di Indonesia, kami ingin membagi penerapan PLA dalam 2 (dua) tataran konsep, yakni; Pertama: Tataran implementasi PLA yang dapat di lihat/tampak (seen) dan Kedua; implementasi perwujudan PLA yang tidak tampak (unseen) atau dalam bentuk pemenuhan data terpilah, peraturan perundangan, dan pendokumentasian/pengarsipan. Untuk tataran seen (dapat dilihat) maka perlu dikembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di pulau tersebut, lalu mewujudkan Puskesmas Ramah Anak (PusRA), dan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Seen concept adalah percepatan perwujudan PLA dengan membangun sarana dan prasarna (fisik) penunjang PLA. Keberadaan PLA dapat dirasakan langsung oleh masyarakat penghuni pulau dengan melihat apakah tersedia sarana dan prasarana yang ramah anak di pulau tersebut? Taman bermain, misalnya. Berapa dan bagaimana kondisi taman atau tempat bermain bagi anak yang tersedia? Â
Faktor seen ini juga sangat penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan PLA. Maka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bermain anak, yakni melalui perwujudan taman bermain interaktif adalah hal mutlak yang harus dikerjakan pertama kali bila ingin meng-create dan men-design pulau yang ramah anak.
Bila lahan/tanah yang ada cukup luas, maka pembuatan taman bermain tidak hanya tertuju lepada pembangunan taman bermain an sich namun dapat dikembangkan dan diintegrasikan menjadi RPTRA. RPTRA yang dimaksud adalah taman atau ruang yang memadukan konsep bermain, belajar, berkreasi, berseni, dan berolahraga, serta beragam aktivitas warga masyarakat yang kesemuanya ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi anak. Di RPTRA harus tersedia Perpustakaan Anak; Panggung Seni & Kreasi Anak; Pojok Cyber/Komputer Anak; Sekretariat Forum Anak; Lapangan Futsal/Badminton/Tenis Meja dsb, serta sarana penunjang kegiatan anak lainnya. Singkatnya, RPTRA adalah perwujudan bagi pengintegrasian seluruh aktivitas dan kegiatan anak dan masyarakat yang ramah anak.
Disamping pemenuhan kebutuhan dasar anak (tempat bermain), permasalahan yang lekat dengan anak adalah dalam hal pendidikan dan kesehatan. Usia anak adalah usia sekolah, maka hampir sepertiga waktu anak dihabiskan di sekolah. Untuk itu bagaimana kita men-design Sekolah Ramah Anak (SRA); yakni suatu sekolah yang bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi, menjamin, dan melindungi  hak anak. Mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak agar terwujud anak yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membawa rahmat bagi seluruh alam.
Di bidang Kesehatan, bagaimana kita membangun Puskesmas Ramah Anak (PusRA), dimana didalamnya mutlak tersedia: Ruang menyusui bagi ibu (Ruang Laktasi); Adanya ruang/space bermain untuk balita/anak; Tersedianya ruang dan tenaga konsultasi kesehatan remaja (PIK Remaja); dan sarana penunjang kesehatan yang modern dan meng-cover seluruh jenis penyakit yang rentan menimpa anak-anak. Di tiap PusRA minimal tersedia dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis THT, dan dokter spesialis gigi.
Lalu bagaimana mewujudkan PLA di Indonesia? Untuk mewujudkan PLA, perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari para stakeholder yang ada di pulau tersebut agar mereka merasa saling memiliki dan mempunyai ikatan emosional yang kuat untuk kesuksesan PLA. Para pemangku kepentingan, yakni kepala kampung/pulau, tokoh agama, guru/pendidik, dokter/bidan, dan aparat pemerintah setempat dapat merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil dan sarana/prasarana apa yang mesti dibangun untuk pelaksanaan PLA.
