Di sisi lain, kehadiran kelompok tani di Indonesia lebih banyak diposisikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Hampir setiap program bantuan pemerintah untuk petani disalurkan melalui kelompok tani. Kelompok tani menjadi alat pemerintah untuk mendistribusikan berbagai bentuk bantuan. Selain itu kelompok tani difungsikan sebagai wadah interaksi antar peserta program dan dengan petugas pelaksana program.
Transformasi Menuju Korporasi Petani
Ketika Presiden Joko Widodo, menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada PILPRES 2019 bertajuk Visi Indonesia Maju yang digelar pada Minggu (14 Juli 2019) malam di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor (Kompas.com., 2019), kelompok tani menjadi salah satu target yang didorong untuk bertransformasi. Arahannya agar kelompok tani menjadi korporasi petani.
Ide pembentukan korporasi petani itu dasarnya adalah membuat kelompok besar petani agar mereka berpikir dengan manajemen modern, menggunakan aplikasi-aplikasi modern, dengan cara-cara pengolahan industri yang modern dan sekaligus memasarkannya ke industri retail, dan ke konsumen dengan cara-cara “online store” dengan sebuah manajemen yang baik.
Prakarsa korporasi petani tersebut tentu sangat positif karena secara teoritis diprediksi akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani dan keluarganya. Dalam skala nasional korporasi petani dapat menjadi jawaban untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan di sektor pertanian.
Selain itu korporasi petani yang mengusung pertanian modern itu diperlukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan globalisasi pembangunan ke depan. Korporasi akan mengonsolidasikan petani, Poktan, Gapoktan, modal, manajemen usaha dan rantai pasok komoditas pertanian. Korporasi juga memberdayakan kelembagaan ekonomi petani berskala ekonomi dan berbadan hukum, mengutuhkan sistem dan usaha agribisnis mulai dari hulu sampai hilir secara terpadu.
Korporasi petani juga bertujuan untuk melindungi petani sebagai produsen utama bahan pangan dan produk pertanian lainnya serta meningkatkan keuntungan sekaligus kesejahteraan petani.
Pilihan kelembagaan korporasi itu sangat positif, akan tetapi hingga saat ini wujud kelembagaan korporasi masih menjadi perdebatan di antara para pakar ekonomi pertanian. Persoalannya nomenklatur korporasi petani memiliki karakteristik berbeda dengan makna korporasi yang eksis di negeri ini.
Dalam pandangan umum, korporasi itu mengandung arti gabungan beberapa perusahaan ke dalam satu manajemen perusahaan yang lebih besar. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kiprah bisnis dari anggota perusahaan yang masuk dalam korporasi. Selain itu ada juga korporasi yang memiliki muatan dalam ranah hukum.
Sementara korporasi petani, hanya akan terdiri dari gabungan organisasi kelompok tani yang notabene modalnya mengandalkan dukungan dan fasilitasi pemerintah. Artinya, kinerja korporasi petani untuk dapat tumbuh dan berkembang tergantung pada fasilitasi pemerintah.
Meskipun legalitas pembentukan korporasi didukung peraturan pemerintah yang menyatakan sebagian besar modal dimiliki oleh petani, faktanya tanpa fasilitasi pemerintah korporasi itu hanya tinggal nama. Karena modal petani itu tidak jelas.
