(Kompasiana.com-JAKARTA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang giat-giat memberantas korupsi dan meneliti harta kekayaan para pejabat negara. Gubernur Jakarta Fauzi Bowo sendiri telah  mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dihadapan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar dan Direktur LHKPN KPK M Sigit di Balai Kota Jakarta.
Berdasarkan data yang dilansir dari bagian Humas KPK diketahui kekayaan Gubernur Jakarta dengan tanggal pelaporan 26 Juli 2010 mencapai Rp 46.935.609.591 dan USD 200.000. Sedangkan Wakil Gubernur Prijanto dengan tanggal pelaporan 30 Juli 2010 mencapai harta kekayaannya mencapai Rp 4.058.127.249 dan USD 15.000.
Bawahan Gubernur DKI yang paling kaya adalah Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi memiliki harta kekayaan tertinggi di antara walikota lain di Jakarta. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui kekayaan Syahrul mencapai Rp 12.514.521.008.
Selanjutnya adalah Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni dengan kekayaan mencapai Rp.6.530.365.285 dan USD 37.676, Walikota Jakarta Barat Djoko Ramadhan dengan kekayaan mencapai Rp6.736.761.975; Walikota Jakarta Timur, Murdhani dengan kekayaan mencapai Rp5.081.758.310, Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono mencapai Rp 2.379.957.201, Bupati Kepulauan Seribu, Burhanudin dengan kekayaan mencapai Rp2.091.707.228.
Pengumuman ini penting sebagai bentuk untuk memberi dukungan ke KPK sebagai upaya memerangi korupsi dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, bahkan pemprov DKI sudah mewajibkan sampai kepala desa, meskipun di secara Undang-Undang tidak.