(Kompasianabaru-Jakarta) Apakah benar masyarakat belum siap untuk melaksanakan pemilihan elektronik (e-voting) pada 2014? Coba siapkan perangkat dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melaksanakan sistem ini, BPPT khabarnya siap untuk mendukung aplikasi ini dilakukan pada Pemilu (Pemilihan Umum) pada tahun 2014 nanti.
kita ketahui ada beberapa negara yang telah melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan e-voting diantaranya adalah negara-negara: Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Prancis, Brazil, India, Jepang, Peru, Venezuela, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab.
Pada kawasan ASEAN sendiri negara Filipina adalah negara pertama yang menerapkan e-voting pada Pemilu 10 Mei 2010 sedangkan yang sedang melakukan ujicoba pelaksanaan e-voting yakni Argentina, Cile, Ceko, Finlandia, Yunani, Itali, Latvia, Meksiko, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Swedia.
Di Indonesia sudah ada daerah yang menerapkan e-voting, yakni Kabupaten Jembrana, Bali, dalam pemilihan Kepala Dusun yang menggunakan kartu identitas dengan "chip" dan komputer layar sentuh sebagai sarana pemungutan suara.
Penerapan e-voting hanya membutuhkan basis e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) yang memang juga sedang dibangun pemerintah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Target Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2012 seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan e-KTP. E-KTP ini akan menjadi dasar dari e-voting 2014.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sendiri telah menyatakan siap menyediakan teknologi untuk penerapan "e-voting" (pemilu elektronik) yang dijadwalkan akan diterapkan pada Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif  2014. BPPT siap dari sisi teknologi namun dari segi kebijakan dan regulasi masih dibutuhkan peraturan yang lebih tegas mengatur penggunaan e-voting.
Solusi e-voting menawarkan sejumlah keuntungan seperti pemungutan suara menjadi lebih sederhana, penghematan dalam pencetakan surat suara, serta penghitungan yang lebih mudah dan cepat. Terakhir tinggal kita mau atau tidak untuk melaksanakannya, yang pasti calo-calo proyek pengadaan alat-alat pemilu pasti ngotot menolak sistem ini, karena mereka tidak bisa mengambil keuntungan dan tidak bisa korupsi.
