Hari-hari belakangan ini, pemerintahan Presiden SBY lagi gundah gelisah, karena pada saat peringatan 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono (Presiden SBY- Wapres Boediono) sejumlah elemen masyarakat dan para aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 akan mengelar demontrasi besar-besaran pada tanggal 28 Januari 2010, di Jakarta sebagai ibukota Pemerintahan RI.
Segala bentuk demontrasi boleh-boleh saja dilakukan asal tertib serta tidak anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Seperti kita ketahui kasus koruptor, kasus Anggodo Widjojo dan Anggoro Widjojo (masih kabur di luar negeri dan di perkirakan bersembunyi di negara Singapura), kasus korupsi Bank Century sebesar 6,762 Trilyun yang menyita perhatian publik. Karena terlibatnya (dugaan sementara) pejabat negara tingkat tinggi, Wapres Boediono dan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. kasus perseteruan KPK dan Polri, Cicak Vs Buaya, cukup menampar muka pemerintahan SBY.
Meski belum genap menjabat 100 hari pemerintahan SBY sejak dilantik 20 Oktober 2009 lalu, namun tingkat kepuasan publik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurun sekitar 15%.
"Terlihat ada tren penurunan tingkat kepuasan. Pemerintahan Presiden SBY cuma mampu meraih 75%, angka ini turun dibandingkan survei sebelumnya pada Agustus 2009. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap SBY mencapai 90 persen," kata Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari saat jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu 24 Januari 2010.
Dia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena tidak terdengarnya gaung program 100 hari yang tertutup dengan isu politik dan hukum. "Kami maklum, Agustus 2009 itu masih angka euphoria. Ibaratnya bulan madu (honey moon) bagi SBY yang baru terpilih sebagai Presiden," tuturnya.
Dari 1.200 responden, lanjut Qodari, hanya 49 persen yang mengetahui program kerja pemerintahan SBY-Boediono. "Akan tetapi, angka 75 persen ini masih menjadi kabar bagus bagi SBY. Kalau turun wajar karena bulan madu kan tidak selamanya," tandas dia. (Habis madu tinggalah kegetiran/kepahitan).
Wajar-wajar unjuk rasa itu dilakukan, selama masih mengikuti prosedur yang ada. Aparat harus memperhitungkan potensi kerusuhan, tapi juga tidak bersikap represif karena akan adanyanya demontrasi besar-besaran oleh petisi 28, petisi ini ingin mengulang kejadian demontrasi 15 Januari 1974 yang terkenal dengan nama MALARI pimpinan Hariman Siregar. Kelihatannya Petisi ini ingin mengadopsi seperti kalangan petisi 50 yang menentang Pemerintahan Presiden Soeharto.
Para aktivis yang tergabung dalam kelompok Petisi 28 siap menduduki Istana Merdeka pada 28 Januari 2010, persis saat hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono.
Menurut aktivis Petisi 28, Adhie Masardi, semua elemen mahasiswa dan masyarakat yang berkoordinasi dengan Petisi 28 sudah menyatakan kesiapan mereka untuk ikut dalam aksi tersebut.
Diperkirakan ada lebih dari 20 ribu orang siap demo besar-besaran di Istana Merdeka dan dia yakin aksi tersebut bisa melebihi aksi pada 9 Desember 2009 lalu, saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Dalam aksi tersebut Petisi 28 juga meminta SBY untuk mundur dari kursi nomor satu di Republik Indonesia ini. Selain itu, aksi tersebut bukan hanya ditujukan untuk memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, tapi juga pemerintahan SBY lima tahun lalu.
SBY juga sangat reaksioner ketika persoalan menyangkut dirinya muncul di permukaan. Ketika ada wacana impeachment, SBY mengumpulkan pejabat ke Istana Bogor, yang mengundang polemik banyak orang, sepertinya SBY ingin mengatur para pimpinan DPR/MPR, pimpinan lembaga tinggi negara, seperti MK (mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung). Oh...Oh... apa kata dunia?
