Banyuwangi, sebuah kabupaten di Jawa Timur, telah mengambil langkah yang cukup unik dalam mengatur perkembangan ekonomi lokal dengan melarang pembangunan mall besar. Kebijakan ini, yang digagas oleh mantan Bupati Abdullah Azwar Anas pada tahun 2016, bertujuan untuk melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pedagang kecil yang ada di daerah tersebut. Menurut saya, kebijakan ini menjadi sangat relevan dengan memasuki tahun baru 2025, terutama ketika minat masyarakat terhadap pusat perbelanjaan modern seperti mall semakin meningkat.
Pada tahun 2025 ini, banyak daerah di Indonesia yang semakin berkembang dengan adanya mall sebagai pusat perbelanjaan utama, tetapi Banyuwangi tetap memutuskan untuk mempertahankan keputusan unik ini. Melalui larangan pembangunan mall, Banyuwangi berusaha untuk menjaga keberlangsungan ekonomi lokal dengan fokus pada pemberdayaan UMKM. Saya percaya kebijakan ini mencerminkan langkah yang sangat berani, namun saya juga menyadari bahwa tantangan baru muncul seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin modern.
Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, melarang berdirinya mall dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil yang semakin terdesak oleh perkembangan ekonomi modern. Menurut saya, kebijakan ini sangat memprioritaskan pengembangan UMKM sebagai elemen penting dalam perekonomian lokal. Bahkan, larangan ini berlaku hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi mencapai angka tertentu, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut masih perlu fokus pada pengembangan ekonomi lokal sebelum membuka pintu untuk investasi besar seperti mall. Saya pikir ini adalah langkah yang bijak untuk memastikan bahwa masyarakat Banyuwangi tetap bisa mengembangkan usaha mereka tanpa harus bersaing dengan pusat perbelanjaan besar yang seringkali menggeser pasar lokal.
Namun, kebijakan ini tak lepas dari kritik, terutama dari para pengembang yang berpendapat bahwa keberadaan mall bisa membawa dampak positif, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memfasilitasi bisnis baru. Saya bisa memahami pandangan ini, namun saya juga berpikir bahwa meskipun mall dapat membawa manfaat tersebut, dampaknya terhadap UMKM dan pasar lokal yang lebih kecil bisa sangat besar. Dalam konteks Banyuwangi, UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dan saya percaya penting bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus melindungi mereka terlebih dahulu.
Menurut saya, tanpa adanya mall besar, Banyuwangi justru berfokus pada pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif yang kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah Banyuwangi-mall, sebuah platform marketplace online yang mendukung pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk mereka secara digital. Saya sangat mengapresiasi langkah ini karena ini menunjukkan bahwa Banyuwangi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tanpa harus bergantung pada mall sebagai pusat perbelanjaan fisik.
Selain itu, Rumah Kreatif Banyuwangi juga berperan penting dalam membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan branding dan pemasaran produk mereka, sehingga daya saing mereka di pasar semakin meningkat. Menurut saya, ini adalah bentuk konkret dari kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan memberi ruang bagi para pelaku UMKM untuk berkembang.
Memasuki tahun baru 2025, saya merasakan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap pengalaman berbelanja yang modern semakin tinggi. Banyak orang yang mulai beranggapan bahwa keberadaan mall dapat memberikan kenyamanan serta variasi produk yang lebih luas. Di satu sisi, saya menyadari bahwa keinginan untuk berbelanja di mall menjadi hal yang wajar, mengingat gaya hidup masyarakat yang semakin terbuka terhadap konsumsi modern. Namun, saya juga berpikir bahwa minat ini tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal di Banyuwangi.
Keberadaan UMKM yang kuat dan produk lokal yang berkualitas bisa menjadi alternatif yang sangat baik bagi konsumen yang menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih autentik dan berakar pada tradisi setempat. Saya merasa bahwa masyarakat Banyuwangi, yang telah terbiasa dengan keberagaman produk lokal, tidak perlu tergantung pada pusat perbelanjaan besar. Sebaliknya, mereka bisa menikmati pengalaman berbelanja yang lebih lokal, lebih ramah, dan lebih menguntungkan bagi perekonomian daerah.
Meskipun saya mendukung kebijakan larangan pembangunan mall di Banyuwangi, saya juga menyadari bahwa tantangan untuk menjaga relevansi dengan perkembangan zaman tetap ada. Dalam menghadapi perubahan ini, menurut saya penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya rasa ada baiknya untuk mempertimbangkan model hybrid yang bisa memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi modern, seperti membangun pusat perbelanjaan kecil atau pasar modern yang tetap mendukung keberadaan UMKM.
Dengan cara ini, Banyuwangi tidak hanya melindungi pedagang kecil dan usaha lokal, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih modern dan nyaman. Saya percaya bahwa dengan pendekatan ini, Banyuwangi bisa mengintegrasikan perkembangan ekonomi modern dengan keberlanjutan UMKM yang sudah ada. Dalam hal ini, saya juga berpikir bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur digital untuk UMKM agar mereka bisa lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar daerah.
Sebagai penutup, saya melihat kebijakan larangan mall di Banyuwangi sebagai langkah yang sangat berani dan patut dicontoh oleh daerah lain yang ingin melindungi perekonomian lokal dan UMKM. Namun, seiring dengan perubahan minat konsumen yang semakin modern, saya percaya adaptasi dan inovasi tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa ekonomi lokal tetap berkembang di tengah arus globalisasi. Dengan pendekatan yang tepat, saya yakin Banyuwangi bisa tetap menjaga keberlanjutan UMKM sambil memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin terbuka terhadap pusat perbelanjaan modern.
