Lantaran minimnya lapangan pekerjaan menciptakan sebagian  orang menjadi pengangguran. Bukan hanya dialami masyarakat yang mempunyai pendidikan rendah, atau bahkan tidak bersekolah, namun banyak  orang yang lulusan sarjana juga menganggur. Indonesia berada pada peringkat kesepuluh menggunakan taraf pengangguran sebanyak 6,49%. Tingkat pengangguran ini lebih baik berdasarkan Arab Saudi, Kanada, & India.
Tingkat pengangguran diindonesia sempat semakin tinggi dalam tahun 2020, hal tadi ditimbulkan karena wabah COVID 19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perekonomian, bahkan waktu masa pandemi sebagian toko misalnya makanan, baju dan lainnya sempat tidak diperbolehkan untuk berjualan, dan membuat para pekerja terpaksa wajib  berhenti berdasarkan pekerjaannya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran pada Indonesia terdapat sebesar 8,40 juta orang per Februari 2022. Jumlah itu turun lebih kurang 350.000 orang berdasarkan posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang.
Dengan demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat taraf pengangguran pada Indonesia masih tinggi dan belum pulang ke posisi sebelum pandemi. Bahkan sebagian masyarakat  yang lulusan sarjana bekerja tidak selaras dengan jurusan pada saat di perkuliahan karena jurusan yg mereka pelajari lantaran minimnya lapangan pekerjaan tadi. Dampak yg akan disebabkan berdasarkan minimnya lapangan pekerjaan adalah semakin bertambahnya jumlah pengangguran, bertambah Kasus Kriminalitas misalnya penipuan, perampokan, penjambretan, pembegalan, dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan keresahan bagi warga  Indonesia.
Selain itu Pendapatan nasional menurun. Pendapatan per kapita warga  rendah. Produktivitas energi kerja dan upah rendah. Minat investasi dan pembentukan kapital rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan pada pemerintah lebih memperhatikan lagi terhadap masyarakat  supaya mengurangi kekhawatiran penduduk menggunakan membuka dan memperbanyak lapangan pekerjaan untuk warga  Indonesia. Kasus ini tidak selaras dengan Pancasila, dalam sila kelima, yang berbunyi "keadilan sosial bagi semua masyarakat Indonesia" lantaran minimnya lapangan pekerjaan berdampak dalam tingginya taraf kriminalitas yang bisa menciptakan masyarakat khawatir dan mengakibatkan kerugian bagi sebagian orang di Indonesia.
 Peningkatan mutu SDM yang tecermin berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Indonesia belum diimbangi menggunakan penyediaan lapangan kerja yang relatif dan berkualitas. Amat disayangkan waktu capaian pendidikan yg semakin tinggi dan kualitas kesehatan yg semakin baik, berakhir sebagai pengangguran belia ataupun kaum rebahan yg tergolong NEET (Not in employment, education, training).
Salah satu acara unggulan pemerintah pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional merupakan pembinaan kartu Prakerja yg akan berlanjut dalam 2022. Program ini mampu dipertajam penerima keuntungannya supaya lebih sempurna sasaran. Pada kenyataannya, peserta kartu Prakerja tahun kemudian didominasi penduduk yg telah bekerja menggunakan persentase 66,47 %. Penerima manfaat yang asal berdasarkan pengangguran, 22 % & asal berdasarkan bukan angkatan kerja 11 %.
Untuk itu, wajib  di upayakan peningkatan porsi penerima manfaat kartu Prakerja yang asal berdasarkan pengangguran menggunakan prioritaskan dalam penduduk usia belia. Sehingga, acara ini bisa menaikkan jumlah penduduk bekerja pada Indonesia & mengatasi kasus pengangguran. Khususnya dalam penduduk usia muda. Upaya untuk mendorong kewirausahaan khususnya dalam grup usia muda wajib  terus ditingkatkan kerana kewirausahaan adalah salah satu pendorong utama kemakmuran ekonomi yang sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang .
Penggunaan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kewirausahaan kaum muda, diharapkan buat memfasilitasi akses pasar termasuk keuangan. Dengan begitu, angkatan kerja belia tidak hanya menunggu lapangan kerja, namun bisa membentuk lapangan kerja melalui wirausaha dan bahkan akan bisa membentuk lapangan kerja pada perekonomian.
