Penetapan Presiden Terpilih dan Masalah Ekonomi di Depannya

Hari ini pada pukul 10.00 wib adalah saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Setelah jalan panjang sudah dilalui dan penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak seluruh gugatan pasangan Capres - Cawapres kubu 01 dan 03 maka Komisi Pemilihan Umum tinggal menetapkannya pada hari ini.

Hiruk pikuk yang terjadi sudah berhasil dilewati oleh masyarakat Indonesia dengan segala pro dan kontranya. Setelah semuanya usai maka tinggal permasalahan lain yang mesti dihadapi oleh semuanya adalah ekonomi. 

Ketersediaan pangan yang mencukupi tanpa harus mengimpor dari negara lain adalah hal yang mutlak harus diselesaikan. Sebagai negara agraris yang besar bukan hal yang mustahil kalau ketersediaan pangan sebenarnya dapat tercukupi dari hasil produksi pertanian dalam negeri. Kemauan politik dari semua pihak tentunya dapat menghasilkan regulasi sektor pertanian yang menyeluruh dan menguntungkan industri pangan Indonesia. 

Ketersediaan semua infrastruktur agraris akan sangat mendukung kemandirian para pelaku sektor pertanian. Terkadang kebijakan yang dibuat lebih banyak menyentuh para pelaku sektor pertanian kelas kakap tanpa menyentuh para petani kecil yang memiliki lahan yang terbatas. Maka tata kelola sektor pertanian pun harus dapat mengayomi semua pelaku sektor pertanian dari tingkat hulu sampai kepada hilir. 

Mahalnya harga pangan harusnya dapat memakmurkan para pelaku sektor pertanian, tetapi pada kenyataannya hanya para pengusaha besar yang dapat menikmatinya sedangkan para petani kecil tetap tidak dapat menikmati kemakmuran akibat kenaikan harga tersebut.

Diversifikasi pangan juga harus benar-benar dikampanyekan dan diteladankan oleh para pengambil kebijakan. Sehingga dapat dijalankan  secara masif oleh semua lapisan masyarakat. Keragaman pangan yang berjalan secara merata tentu akan sangat membantu ketersediaan pangan di negara kita. Melimpahnya ketersediaan pangan alternatif sebagai dampak dari suburnya tanah di negara Indonesia harus terus diusahakan agar kemakmuran pangan dapat dicapai.

Percepatan industri dalam negeri yang maju dan mengalihkan ketergantungan pada hasil industri luar negeri juga perlu untuk segera direalisasi. Pembukaan fakultas maupun jurusan yang berorientasi pada majunya sektor industri sangat dibutuhkan sehingga ketergantungan pada produk impor dapat segera ditekan. 

Dengan impor barang industri yang dapat ditekan tentu membawa dampak pada kestabilan nilai rupiah terhadap dollar. Ekspor yang meningkat akibat dari majunya industri dalam negeri akan semakin menguatkan nilai rupiah pada perdagangan luar negeri.

Peningkatan pendapatan masyarakat juga perlu untuk diwujudkan. Pembukaan lapangan kerja yang merata tentu dapat mewujudkan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Lapangan kerja yang berorientasi pada lingkungan sehingga tidak membawa dampak kerusakan lingkungan. Industri yang berorientasi lingkungan dapat terwujud apabila para pengambil kebijakan dapat tegas menerapkan kriteria industri yang hijau. Regulasi yang dijalankan harus tegas dan dapat dijlankan oleh para pelaku industri.

Penataan industri pertambangan yang lebih baik dengan memperhatikan keberlanjutan ketersediaanya. Sehingga tidak ugal-ugalan dalam menjalankan usahanya tanpa menghiraukan keberlanjutanya. Tambang yang banyak dimiliki oleh Indonesia harus dapat membawa manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat. Ilegalitas ijin pertambangan harus ditata ulang agar industri pertambangan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Pemimpin baru yang akan ditetapkan nantinya diharapkan membawa harapan baru di bidang ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Semua lapisan masyarakat dapat terimbas pada perbaikan ekonomi di segala bidang baik sektor jasa maupun manufaktur. Pendapatan masyarakat yang meningkat, ketersediaan bahan pangan yang melimpah, akses kepada semua sektor ekonomi yang mudah tentu menjadi dambaan semua masyarakat.