Munculnya usulan untuk membuka akses seluas - luasnya dari Kementerian Keuangan terhadap posisi keuangan Negara kepada para pasangan Capres dan Cawapres adalah sesuatu yang menarik. Menarik karena masyarakat jadi bisa menilai dan menimbang Capres dan Cawapres mana yang kompeten dalam membuat perencanaan keuangan negara dalam posisi keuangan seperti saat ini.
Sehingga apabila nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden masyarakat sudah dibekali rasa optimis bahwa Capres dan Cawapres pilihannya itu akan dapat mengelola keuangan Negara dengan maksimal. Juga tahu akan dikemanakan hutang yang diperoleh negara dan kapan waktu pelunasannya dapat diwujudkan.
Karena selama ini setiap Capres dan Cawapres selalu banyak mengobral janji manis tanpa melihat posisi keuangan negara kita saat ini. Sehingga saat sudah terpilih akan bingung untuk merealisasikan janji - janji kampanyenya. Apapun digratiskan tapi apakah keuangan negara cukup untuk menggratiskannya.
Pasangan capres dan cawapres perlu membuat desain pengelolaan keuangan negara serealistis mungkin dan dipaparkan kepada publik agar masyarakat semakin cerdas dalam menyikapi pilihannya. Karena bagaimanapun mengelola keuangan negara sangat penting demi keberlangsungan ekonomi sebuah negara,
Tata kelola keuangan yang baik akan menjadikan keberlangsungan pembangunan di berbagai sektor akan mudah direalisasikan. Mengelola keuangan yang baik tentu juga ditunjukkan dengan kecerdasan mengelola keuangan negara periode yang sebelumnya untuk dikelola dengan cerdas agar menghasilkan output yang baik dan berguna bagi masyarakat.
Tidak asal berjanji menggratiskan sana sini tetapi hanya bertahan 3 tahun saat menjabat atau bahkan direalisasikannya justru pada masa akhir jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Wahh.....kalau itu terjadi berarti apa yang digembar - gemborkan selama ini hanya pemanis saat kampanye saja. Dan ini adalah bentuk pembodohan bagi masyarakat.
Perlu ada paparan simulasi tata kelola keuangan negara bagi para Capres dan Cawapres agar kelihatan siapa yang paling realistis dalam mengelola keuangan negara disandingkan dengan program - program yang dijual saat mereka berkampanye. Tentu tidak mudah untuk membuatnya tetapi setiap Capres dan Cawapres pasti memiliki tim pakar keuangan yang dapat membantu untuk membuat desain tata kelola keuangan negara.
Pengelolaan keuangan negara yang realistis tentu dapat menghindari pembuatan program yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat dengan program yang menjadi prioritas utama bagi kesejahteraan masyarakat. Karena sebenarnya uang negara adalah uang rakyat yang harus dikelola oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
Program yang realistis dan berdaya guna untuk jangka panjang dalam menyejahterakan rakyat akan sangat dinantikan oleh para pemilih saat ini. Masyarakat sudah terlalu bosan dengan janji - janji kampanye yang sebenarnya sulit untuk direalisasikan karena keuangan negara yang tidak mencukupi.
Salam Sehat........!!!!!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H