Kegaduhan Politik Harus Menjaga Iklim Demokrasi

Berbeda pendapat dalam negara demokrasi tentu merupakan kelumrahan yang wajar terjadi. Sekeras apapun perbedaan pendapat asal tidak menjadikan jalannya pemerintahan mandek dan geliat ekonomi masyarakat terganggu maka tidak akan menjadi masalah. Namun apabila hal tersebut menjadikan berdampak pada kehdupan masyarakat apalagi sampai menimbulkan chaos di masyarakat maka aparat hukum perlu untuk melakukan tindakan tegas.

Masyarakat sipil yang gaduh dan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga aktivitas masyarakat menjadi terganggu tentu akan menarik militer untuk ikut campur tangan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Militer menjadi sah untuk ikut menangani apabila gejolak politik yang terjadi di masyarakat sampai menimbulkan chaos dan mengganggu jalannya pemerintahan. Dan apabila militer sudah ikut turun tangan maka akan menjadi sah juga apabila kendali pemerintahan diserahkan kepada militer.

Maka akan sia-sialah perjuangan untuk menghadirkan demokrasi di negara Indonesia apabila perbedaan pendapat tidak ada ujungnya dan menghasilkan keributan di masyarakat. Sebenarnya beda pendapat tidak perlu menjadi keributan apabila dalam setiap kritikan selalu membawa serta solusi yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara. Kritik bukan hanya cuma asal berbeda dari yang dikritik apalagi kalau sudah dilandasi dengan kebencian yang tidak pernah berujung. 

Tentu kita semua masih ingat, bagaimana pemerintahan sipil Soekarno begitu mudah jatuh ke tangan militer pada era 60 an. Perbedaan pendapat yang tidak pernah berujung dan tidak kompaknya para politisi sipil dalam mengelola negara, membuat masyarakat muak dan tidak lagi percaya pada para politisi sipil. Masyarakat yang menginginkan kedamaian tentu akan lebih melirik kepada para tokoh militer karena bagaimanapun hanya militer yang mampu menertibkan kehidupan masyarakat karena watak militer yang keras dan tegas. 

Sama dengan kondisi saat ini apabila para politisi sipil tidak pernah akur dan menjadikan jalannya roda pemerintahan terganggu, tentu akan menggoda militer untuk masuk dalam pemerintahan. Apalagi kalau sampai terjadi kerusuhan maka akan semakin sah untuk militer kembali masuk dalam pemerintahan.

Sikap politisi sipil yang tidak percaya diri juga mulai nampak pada saat ini. Banyak partai politik yang menarik - narik para purnawirawan untuk masuk ke dalam partai politik ( walaupun ini tetap saja sah secara undang-undang karena mereka sudah non aktif dari kedinasan di militer), namun tetap menjadi tanda bahwa ketidakpercayaan diri para politisi sipil pasca reformasi yang justru sebenarnya bercita-cita mendegradasi peran militer di dunia politik. 

Semoga saja kegaduhan politik yang ada saat ini tidak menjadikan jalannya pemerintahan terganggu, apalagi sampai mengganjal periode pemerintahan Presiden terpilih. Terlepas dari apakah gerakan politik sekarang sebagai by design atau murni tentu sangat beresiko apabila bertujuan menghentikan pemerintahan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Siapapun lawan politik pemerintahan saat ini kiranya bersikap dewasa untuk mengawal pemerintahan sekarang hingga selesai periodenya. 

Berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai aksi termasuk kritikan kepada pemerintah adalah sah untuk dilakukan, namun menjaga kondisi ketentraman dalam masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan kritik kepada pemerintah. Pemerintah pun tidak perlu alergi terhadap kritik dari masyarakat sepanjang kritikan itu membangun dan membawa kebaikan bagi kesejahteraan rakyat. Juga tidak perlu gengsi untuk melaksanakan masukan yang baik dari para pengritik.  Jangan sampai demokrasi yang sudah terbangun menjadi hancur karena kita tidak dewasa dalam berdemokrasi sehingga menarik militer untuk kembali berkuasa di negeri ini. Dan tentu pemerintahan otoriter akan kembali akan kita nikmati.....salam sehat !!!