[caption id="attachment_278946" align="alignleft" width="148" caption="Nofel Saleh/Istimewa/Web Pribadi"][/caption] “Tak ada yang salah di negeri ini, yang salah oknumnya”. Penggalan kalimat ini terucap dari sosok pemuda yang tengah asik berbincang dengan para pedagang kue di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di tengah merebaknya oknum dalam penyaluran kredit rakyat, sosok pria bertubuh tegap ini berani mengambil bagian untuk meyakinkan pedagang agar bisa mandiri dan tetap optimis menatap hari esok.
Siapa pria tersebut? Adalah Nofel Saleh Hilabi, seorang pengusaha muda kelahiran 8 November 1986. Ia sudah mulai terjun di bisnis ketika ia berusia 17. Artinya, saat itu ia masih duduk di bangku SMA. Usaha yang dikerjakannya seputar dunia otomotif. Meski kala itu masih tergolong belia, usahanya maju pesat.
Tak puas sampai di situ, Nofel pun melakukan pengembangan usaha. Pada usia 19, misalnya, memulai bisnis travel dalam bentuk tour prepackage, voucher hotel, cargo, Meeting Insentive Conversation and Exhibition pada 2004. Setelah dua jenis usaha itu berjalan, Nofel lagi-lagi tertarik dengan bisang usaha yang lain. Pada 2009, ia melirik dunia properti. Bermodalkan sebidang tanah untuk membuat sebuah konsep town house, ia pun menyewa kontraktor untuk merealisasikan niatnya itu.
Ia memelajari semua cara pembuatan sebuah bangunan dari kontraktor tersebut tanpa kenal lelah. Belakangan, ia akhirnya berhasil mempunyai kontraktor sendiri tanpa harus menyewa kontraktor lagi. Developernya pun bisa berjalan dengan baik. Agar berkesinambungan, ia pun membuka usaha bahan bangunan sebagai anak perusahaan dari Sabika Group. Yang menarik, sekalipun masih berusia 19, tanpa sungkan, Nofel bergabung dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ia tercatat sebagai salah satu anggota termuda.
Nah, di tengah carut marutnya dan merebaknya penyaluran kredik rakyat kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Nofel tergerak hatinya untuk memperbaiki daerah kelahirannya dengan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, dalam penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pejabat tidak mau tahu, yang penting dana terserap entah kepada siapa dana disalurkan. Manipulasi penyerapan kredit inilah yang dimanfaatkan oknum untuk menyerap dana-dana KUR, CSR dan PKBL dengan mengatasnamakan “proposal rakyat”.
Bunga KUR yang rendah itu oleh oknum dibuat birokrasi yang rumit sehingga sulit untuk dijangkau rakyat. “Jadi uang yang diputar rentenir itu sebenarnya dana KUR, lalu mereka menyalurkan ke rakyat. Lalu dana KUR tersebut diklaim pemerintah telah sukses menyalurkanya,” tuturnya.
Dalam situasi pedagang kecil yang hampir sekarat, munculah pemberi modal yang sudah dimodifikasi atas nama kredit usaha, pedagang kecil ini pun masuk dan terjebak dalam rentenir dengan bunga yang tinggi.“Atas keprihatinan itu, saya berencana mendirikan sebuah koperasi yang bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dengan asosiasi sebagai pemainnya, bukan dengan brokernya,” kata Nofel.
Harapannya, permodalan yang diberikan kepada masyarakat inibisa langsung terserap kepada pelaku usaha. Bukan rakyat yang berpraktek sebagai broker.
