Mampukah Pemerintah RI melindungi para TKI Kedepan ?

[caption id="attachment_76304" align="alignnone" width="330" caption="Ilustrasi Demo TKI"][/caption]

Berbagai kasus yang menimpa para TKI di luar negeri terjadi bukan hanya sekali atau dua kali saja, tapi ini sudah berulang kali lalu apa yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi para "Pahlawan Devisanya" ?!

Ironis memang, disisi lain para TKI mendapat julukan sebagai pahlawan devisa karena merupakan pemasukan terbesar kedua setelah migas, hanya sayangnya perlindungan dari pemerintah RI terhadap para pahlawan tersebut belum atau sama sekali tidak dirasakan oleh mereka. Sejak diberangkatkan, selama bekerja dan sampai kepulangannya selalu menjadi pemerasan oleh oknum-oknum tertentu. Bagaimana mungkin koq pemerintah bisa menutup mata dengan semua ini?!  Pemerintah baru angkat bicara bila kasus TKI mencuat karena pemberitaan media massa, jadi selama ini apa saja yang pemerintah lakukan agar para TKI dapat bekerja dan pulang dengan rasa aman ?!

Setahu saya sebagai mantan TKI-Formal, setiap TKI yang akan dikirim bekerja ke luar negeri selalu dilapori dan diketahui oleh pejabat "Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja" termasuk juga "Perwakilan RI" diluar negeri dimana para TKI akan ditempatkan. Arsip data-data mereka semua tercatat; baik data-data calon TKI, calon majikan, alamat tempat bekerja sampai dengan besaran gaji yang akan diterima. Saya menyadari sebagai TKI-Formal dan WNI yang tahu peraturan, selalu melaporkan keberadaan saya kepada konsulat RI setempat, hanya sayangnya diharuskan datang sendiri untuk melapor dan menyetor muka walaupun cross check bisa dilihat dari file yang mereka miliki (mungkin tipe pejabat Indonesia yang selalu minta dilayani). Nah... bagaimana dengan TKI-Informal yang rata-rata masih lugu ? apakah ada pendataan oleh pejabat KBRI/Konsulat tentang mereka ? Mengapa para petugas KBRI/Konsulat "Tidak mau jemput bola"? kembali lagi inilah mental pejabat RI.

Pernyataan bapak presiden RI, SBY mengatakan: "Nantinya para TKW akan dibekali dengan hp untuk memudahkan berkomunikasi". Berkomunikasi dengan siapa? wong pejabat yang ngurusin TKI aja cuek bebek. Dan apakah dapat dijamin bahwa hp tersebut tidak akan diambil oleh para majikan "yang nakal" ? Menurut saya ini bukan solusi yang baik. Saya lebih optimis kalau para perwakilan RI diluar negeri pro-aktif untuk membantu para TKI dengan melakukan pendataan ulang dan sering mengontrol, apakah TKI yang tercatat sesuai dengan laporan dari PJTKI? apakah ada perlakuan dari para majikan yang kurang baik atau apakah kontrak kerjanya sesuai dengan kenyataan? dlsb. Bila diketemukan ada pelanggaran mbok bertindak sesuai hukum yang berlaku dan kalau perlu cabut izin PJTKI yang nakal dan ajukan majikan yang curang. Janganlah menunggu korban berjatuhan dahulu baru bertindak.

Harapan kami semoga pemerintah RI dapat melakukan pembenahan kedalam dahulu dan menempatkan pejabat BNP2TKI & Perwakilan RI diluar negeri yang mau membela WNI "bukan" sebaliknya.