Apakah Mesir akan Kembali Menjadi Negara Protektorat?

[caption id="attachment_90225" align="alignnone" width="250" caption="Mesir"][/caption]

Presiden Mesir Hosni Mubarak akhirnya menyerah pada demonstran jutaan rakyat yang memintanya mundur dari jabatan setelah berkuasa 30 tahun. Mubarak mundur setelah aksi demonstrasi di pusat kota Kairo memasuki hari ke-18.

Langkah Mubarak yang sudah lama dinanti-nanti rakyat Mesir tersebut pun disambut baik oleh beberapa negara barat.

Lalu apakah setelah pengunduran presiden Mubarak, Negara Mesir akan kembali menjadi Negara Protektorat?!

Mesir adalah Negara Protektorat dari Turki pada tahun 1917, dimana Protektorat International merupakan suatu subyek hukum International.

Negara Protektorat adalah suatu Negara yang berada di bawah lindungan Negara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protektorat akan  diserahkan kepada Negara pelindung (suzeren).

Berikut beberapa komentar dari beberapa pemimpin dunia, sebagaimana dilaporkan Reuters, Jumat (11/2/2011) waktu Kairo. Amerika SerikatWakil Presiden Joe Biden mengatakan perubahan kekuasaan di Mesir adalah momentum penting dalam sejarah Mesir dan Timur Tengah. Dia mengatakan transisi di Mesir haruslah perubahan yang permanen. Sementara itu pihak Gedung Putih mengatakan, Presiden Barack Obama akan menyampaikan pernyataan mengenai Mesir dalam waktu yang akan ditentukan. PBB Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon meminta transisi pemerintahan yang transparan, teratur dan damai di mesir melalui pemilihan umum yang kredibel menuju pemerintahan sipil. Rusia Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, negaranya berharap perkembangan terakhir di Mesir akan membantu memulihkan kembali fungsi dan stabilitas struktur kekuasaan di Mesir. Rusia berharap bukan hanya pemerintah tetapi juga kelompok oposisi memiliki keinginan untuk menstabilkan keadaan. Israel Pejabat Senior Israel mengatakan terlalu dini meramalkan dampak pengunduran diri Mubarak. Namun, Israel berharap perubahan menuju demokrasi di Mesir akan terjadi tanpa kekerasan dan perjanjian damai tetap terjaga. Gaza Juru Bicara Hamas mengatakan, pengunduran diri Mubarak merupakan awal dari kemenangan revolusi Mesir. Kemenangan itu adalah hasil dari pengorbanan dan keteguhan rakyat Mesir. Sekilas mengenai Negara Mesir

Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mohamed Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Mohammed Anwar el-Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Atef Ebeid.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.

Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multi kandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.

Mubarak sendiri diduga menimbun harta selama berkuasa 30 tahun. Kekayaannya diperkirakan mencapai Rp.629 triliun.

Marilah kita lihat bagaimana nasib rakyat Mesir ke depan.