Kebun Teh Sidamanik telah menjadi bagian penting dari sejarah, budaya, dan ekonomi daerah Sumatera Utara sejak zaman kolonial Belanda. Kebun teh Sidamanik bermula dari Perjanjian Pendek atau Vorte Verklaring pada tahun 1907 antara pemerintah penjajahan Belanda dan Raja Siattar (bersama Partuanon Sidamanik). Pada tahun 1917, Nedherland Hand Maskapi (NV.NHM) membuka perkebunan di wilayah kekuasaan Partuanon Sidamanik (Oppung Nai Horsik Damanik). Pabrik pertama didirikan tahun 1927 dan mulai beroperasi pada tahun 1931. Untuk mencukupi kebutuhan komoditas teh, Belanda mendatangkan pekerja kontrak dari Pulau Jawa dan orang Toba untuk menjalankan ekosistem perkebunan ini.Kebun teh ini dikenal dengan kualitas teh yang dihasilkan dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian lokal, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dalam beberapa dekade terakhir, kebun teh Sidamanik telah menjadi simbol ketahanan ekonomi dan budaya agrikultur di Sumatera Utara. Sayangnya, produktivitas kebun teh ini mulai mengalami stagnansi bahkan penurunan karena beberapa faktor, di antaranya komoditas kelapa sawit yang semakin naik daun serta menurunnya minat masyarakat Indonesia terhadap komoditas teh.
Konversi lahan ini kemudian mulai dibahas serius oleh pemerintah dan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) pada awal 2010-an. Alasan utama yang diungkapkan adalah menurunnya produktivitas kebun teh dan meningkatnya permintaan global terhadap minyak sawit. Sawit dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan teh, sehingga dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sawit memiliki masa panen yang lebih cepat dan pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Ini menjadikan sawit sebagai pilihan menarik bagi banyak perusahaan perkebunan besar, termasuk PTPN IV.
Rencana konversi pertama kali diumumkan pada tahun 2015. Studi kelayakan dan konsultasi publik dilakukan untuk menilai dampak dari perubahan ini. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena adanya resistensi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan aktivis lingkungan. Pada tahun 2017, pemerintah daerah bersama PTPN IV mengadakan beberapa pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan rencana ini dan mencoba mendapatkan persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun ada beberapa dukungan, kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial masih sangat kuat. Penolakan yang paling umum oleh masyarakat adalah ketakutan akan perubahan ekosistem wilayah perkebunan teh yang akan memburuk.
PTPN IV menyatakan bahwa konversi ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan pekerja. Mereka berjanji untuk melakukan konversi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. PTPN IV juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pekerja kebun teh yang akan beralih ke sawit. Namun, masyarakat setempat dan aktivis lingkungan menunjukkan kekhawatiran mendalam. Mereka berpendapat bahwa konversi ini dapat merusak ekosistem lokal, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengubah pola hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada teh. Selain itu, ada ketakutan bahwa perubahan ini bisa mengakibatkan konflik sosial dan ketidakpastian ekonomi jangka panjang. Masyarakat juga khawatir bahwa janji-janji kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan mungkin tidak akan terealisasi.
Konversi ternyata mulai dilakukan secara bertahap sejak 2018 hingga kini. Proses ini melibatkan pembukaan lahan baru, penanaman bibit sawit, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Meskipun ada beberapa keberhasilan awal, banyak juga tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal mitigasi dampak lingkungan dan penyesuaian sosial-ekonomi masyarakat. Proses konversi ini juga diawasi ketat oleh berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu lingkungan. Meskipun sempat tersendat, tampaknya eksekusi terhadap lahan perkebunan teh tetap dilaksanakan. Masyarakat yang mulanya menolak, tampak mereda dan mulai menerima serta bernegosiasi agar dipekerjakan dalam mengolah lahan tersebut. Tentunya ini menjadi lampu hijau dalam pengeksekusian lahan tersebut.
Berkaca melalui wilayah lain, konversi kebun teh ke sawit sering kali membawa keuntungan ekonomi sementara namun diikuti oleh masalah lingkungan yang serius, seperti kerusakan hutan dan polusi air. Mengamati berbagai dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit di segi ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan, dan sumber daya agraria, tampaknya konversi ini lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi jangka panjang. Dampak ekologis dari konversi lahan yang merusak bentang alam dan mengganggu fungsi lingkungan jelas menjadi perhatian utama. Begitu juga dengan dampak ekonomi yang, meskipun tampak menguntungkan pada awalnya, justru membatasi akses masyarakat lokal terhadap sumber mata pencaharian tradisional.
Secara sosial dan budaya, perubahan ini mengancam keberlanjutan kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat yang selama ini bergantung pada kelestarian lingkungan. Konflik lahan dan ketidakadilan agraria yang mungkin timbul juga dapat memicu ketegangan dan mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.Pemanasan global, kerentanan pangan, serta pencemaran air dan udara yang dihasilkan dari perkebunan sawit menambah daftar panjang dampak negatif yang harus dihadapi. Dengan segala tantangan ini, keputusan konversi lahan kebun teh di Sidamanik menjadi perkebunan sawit harus ditinjau kembali dengan pertimbangan yang lebih matang dan berkelanjutan.
Kita memang harus berubah seiring berjalannya waktu, namun apakah benar keuntungan ekonomi jangka pendek pantas menukar warisan budaya, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat lokal yang telah terjaga selama puluhan tahun? Bisakah PTPN IV dan pemerintah menjamin bahwa konversi ini tidak akan membawa dampak negatif seperti yang telah terjadi di wilayah lain dan menggerus keberadaan kebun teh? Apakah ini langkah menuju pembangunan yang lebih baik atau justru penghancuran warisan dan ekosistem lokal?Â
