Setelah tahun 1998, tepatnya setelah masa reformasi, good governance di Indonesia bukan menjadi hal baru lagi, baik dalam struktur organisasi pemerintahan maupun swasta. Dimana good governance tidak hanya tentang membangun reputasi lembaga, namun juga menjadi faktor penentu kepercayaan publik terhadap produk yang dihasilkan, mempengaruhi keberterimaan, transparansi, dan mempengaruhi keberhasilan penjualan produk dan interaksi positif dengan publik. Good governance mempengarui performa lembaga dan bisnis secara keseluruhan, semakin tinggi nilai good governance suatu instansi/ lembaga atau perusahaan, maka akan memudahkan lembaga atau perusahaan tersebut dalam mencapai target (sesuai visi dan misi).
Pratama (2020), menyebutkan bahwa good governance diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian. Jadi makna governance dalam hal ini tidak hanya terikat sebagai lembaga pemerintahan saja, namun juga meliputi penyelenggaraan organisasi diluar pemerintah maupun tingkat perusahaan (swasta). Sedangkan menurut UNDP, good governance memiliki arti tata pemerintahan yang baik, efektif, adil dan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.
Dalam mewujudkan good governance diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan, manajemen dan terutama dalam berkomunikasi. Labih jauh lagi, penerapan good governance dilakukan agar publik mendapatkan keadilan, keterbukaan, dan mewujudkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mencapai tingkat good governance yang baik, maka diperlukan dorongan konsep komunikasi strategis yang meliputi aktor, organisasi, infrastruktur serta sistem yang digunakan untuk memastikan “aliran informasi dan gagasan berjalan dua arah antara organisasi dan masyarakat."
Dualitas Struktur dalam Good Governance
Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Gidden adalah teori yang memadukan agen dan struktur (dualitas). Hubungan antara agen dan struktur tersebut berupa relasi dualitas yang kedua unsurnya saling menunjang. Dualitas tersebut ada dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Budiwiyanto, 2017). Praktik sosial dalam hal ini adalah praktik-praktik lembaga/ instansi dalam mewujudkan good governance.
Strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme (pertentangan) dan mencoba mencari likage (hubungan) antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Oleh karenanya ia ingin mengakhiri klaim-klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut. Giddens menyatakan bahwa tindakan manusia disebabkan oleh dorongan eksternal. Ia menyebutkan bahwa struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat internal. Praktik sosial yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah penggunaan konsep-konsep komunikasi strategis dalam perannya membangun good governance.
“Konsepsi komunikasi strategis yang diinformasikan oleh perspektif teori tindakan Giddens (1984) dimana agensi manusia dan struktur sosial tidak terlihat sebagai dua konsep atau konstruksi yang terpisah, namun sebagai dualitas struktur,” (Haltzausen, 2015).
O’Hair (2009) mendeskripsikan konsep komunikasi strategis sebagai pemanfaatan dalam empat area, yaitu pengetahuan situasional, penentuan tujuan, kompetensi komunikasi dan manajemen kecemasan. Empat komponen tersebut merupakan basis untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dalam konteks lingkungan maupun organisasi/ lembaga.
Mengapa konsep komunikasi strategis sangat tepat untuk mendukung teori Anthony Gidden dalam mewujudkan good governance?. Karena konsep teori strukturasi memandang bahwa struktur dan agen tidak berjalan sendiri-sendiri, namun dapat saling mempengaruhi, mengoreksi, memperbaiki dan saling memberikan masukan. Lembaga, instansi, atau perusahaan bisnis sebagai penghasil struktur berupa aturan, produk layanan bahkan menciptakan reward and punishment dapat merubah outputnya sesuai masukan dari pengguna maupun agen. Dengan demikian struktur akan memiliki posisi yang kuat karena terjalin komunikasi dan hubungan (communication and enggagement) diantara keduanya. Demikain juga posisi agen, dengan adanya komunikasi dua arah, maka informasi dapat lebih mudah didapatkan (terbuka) serta mendapat perlakuan yang adil dan produk terbaik, sesuai kebutuhan.
Dimana posisi strategi komunikasi? Strategi komunikasi dalam mendukung upaya tersebut berada diantaranya, yaitu sebagai fungsi modalitas. Modalitas disini dapat berupa model komunikasi, baik media maupun simbol-simbol yang digunakan. Bentuk modalitas atau strategi komunikasi ini akan berbeda-beda antar lembaga atau institusi, tergantung lingkungan dan budaya yang berlaku diantara keduanya. Apakah ada faktor lain selain strategi komunikasi yang dapat mendukung percepatan good governance? Faktor lain dapat berupa sarana prasarana dan inovasi.
Beberapa contoh upaya komunikasi strategis dalam mewujudkan good governance seperti berikut ;
- Mengetahui pengguna jasa/ konsumen (know your customers)
- Menentukan tujuan komunikasi
- Menyusun pesan strategis lembaga/ institusi
- Menetapkan metode dan media yang akan digunakan
- Melakukan evaluasi
