Faktor yang Memengaruhi Pelembagaan Humas (PR)

Menurut Kriyantono (2015), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelembagaan humas atau public relation (PR) dapat merujuk pada teori excellence (L. A. Grunig, dkk, 2002) yaitu sebagai berikut, yaitu kinerja humas akan efktif jika ;

1. Humas memiliki bagian tersendiri, artinya, tidak digabung dengan divisi/bagian yang lain bahkan disubordinasi oleh divisi lainnya;
2. Bagian humas termasuk kedalam struktur atas (dominant coalition); dan
3. Humas dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam dominant coalition.

Namun dalam penelitian kualitatif Kriyanto tersebut, menjelaskan bahwa tidak semua faktor excelent sesuai kondisi dilapangan. Banyak juga lembaga atau organisasi/ perusahaan yang menempatkan PR bersamaan dengan fungsi lain, seperti bersamaan dengan lembaga pemasaran, hukum, umum dan lainnya. 

Namun hal ini tidak mengurangi tugas managerial yang diemban, meski kurang efisien. Sumberdaya yang ada belum optimal untuk menjalankan fungsi-fungsi PR bagi organisasi. 

Demikian juga fungsi struktur atas (dominant coalition), meski tidak diposisikan dalam posisi yang strategis, namun pimpinan tinggi sering kali melibatkan unsur PR dalam mengambil keputusan-keputusan strategis magerial, terutama yang berhubungan dengan strategi komunikasi lembaga. Artinya semua kembali lagi tergantung SDM (PR nya) juga pemimpin lembaga/ organisasi.

Jadi faktor perhatian pimpinan juga merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi. Pemimpin yang tahu pentingnya humas atau PR dalam sebuah kelembagaan pasti menempatkan PR dalam jangkauan yang strategis. 

Selain faktor pimpinan, faktor penting lainnya dalam pelembagaan humas atau PR adalah faktor sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan. Dengan adanya sumber daya yang mumpuni mumpuni tersebut (SDM dan pendanaan), strategi komunikasi dapat direalisasikan dengan baik. 

Namun sekali lagi, sumber daya keuangan juga bukan faktor penentu. Faktor penentu dalam pelembagaan kehumasan atau PR adalah gabungan dari beberapa faktor tersebut, yaitu pimpinan lembaga serta posisi kelembagaan humas, sumber daya manusia dan keuangan. Kolaborasi seluruh faktor tersebut akan mempermudah PR dalam pelembagaan dan mewujudkan tujuan organisasi.

Faktor Kepemimpinan Mendorong Pelembagaan (Deinstitusionalisasi) Humas/ PR

Bahwa kepemimpinan memiliki peran yang vital dalam pelembagaan RP atau humas (Haltzhausen, 2015). Terutama terkait wawasannya tentang pentingnya membangun komunikasi antara organisasi dan khalayak umum untuk membangun citra organisasi dan strategi mewujudkan visi misi organisasi/ perusahaan (pentingnya PR bagi lembaga). 

Dengan kepemimpinan yang memahami pelembahaan PR, organisasi dapat diterima oleh publik dan terjadi komunikasi dua arah, mengatahui prosedur apa yang harus dilakukan jika terjadi krisis dan meningkatkan kepedulian publik terhadap jenama atau lembaga. Selain itu, dengan kemampuan komunikasi organisasi, lembaga atau jenama akan lebih mudah dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Deinstitusionalisasi berkebalikan dengan pelembagaan, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deinstitusionalisasi lembaga PR adalah seperti tidak adanaya pemahaman yang kopresensif pimpinan lembaga atau perusahaan tentang peran strategis pelembagaan PR. Juga dapat terjadi karena tidak adanya sumber daya manusia yang memahami strategi komunikasi atau teknis kehumasan.

Pelembagaan juga seharusnya mampu mendorong sumber daya PR (praktisi humas) yang ada untuk lebih termotifasi, bisa lebih bergerak lincah dan mampu menunjukkan kinerjanya. 

Pelembagaan akan mendorong sumberdaya yang profesional dapat bekerja lebih terarah tanpa terbebani dengan target kinerja lainnya. Dengan demikian dorongan perubahan terhadap komunikasi strategis lembaga melalui pelembagaan akan lebih nyata atau kuat.

Pelembagaan PR dalam sebuah lembaga, juga tentu akan lebih mendorong legitimasi strategi komunikasi yang dijalankan praktisi humas. Artinya keputusan dan strategi yang dikeluarkan oleh PR menjadi sebuah kebijakan top manajemen. 

Dengan demikian semua bagian dalam instansi atau perusahaan tersebut akan lebih peduli dan menjalankan strategi tersebut. Selain itu juga tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan merupakan isu dari top manajemen, sehingga peran strategi komunikasi memiliki lingkup atau dengan sekala yang lebih besar. 

Berbeda ketika PR atau humas tidak tersusun dalam pelembagaan, atau hanya menjadi bagian dari bidang lain, meski bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, namun sumber daya manusia yang ada pasti akan terbebani juga dengan fungsi-fungsi lain yang melekat. 

Selain itu keputusan dan tindakan atau strategi-strategi yang dilakukan lingkupnya menjadi lebih kecil atau bahkan tidak meng-cover strategi manajemen yang lebih luas. Yang bisa mengakibatkan tidak berjalannya strategi membangun citra korporasi atau jenama dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Kriyantono, Rachmat (2015).  Konstruksi Humas Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Era Keterbukaan Informasi Publik.  Jurnal Pekommas Vol. 18 No. 2, Agustus 2015.  Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Brawijaya Malang