Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, namun hingga saat ini kita belum mampu untuk mengelola secara optimal kekayaan laut sekaligus melindungi kedaulatan wilayah dari kekuatan asing. Akibatnya perairan RI merupakan salah satu perairan yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan nelayan asing tanpa mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan alam. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, jumlah nelayan miskin di Indonesia sekarang mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang (Solicha, 2013).
Semangat yang dicanangkan pemerintah RI melalui pidato Presiden RI ke 7 Ir. Joko Widodo di sidang perdana MPR pada tanggal 20 Oktober 2014 tentang semangat kemaritiman (“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.”) merupakan momentum yang harus kita jaga dan perjuangkan bersama sebagai elemen bangsa yang utuh dan bermartabat untuk tujuan menjadi bangsa yang besar dan berdaulat.
Semangat kebangkitan “Jalesveva Jayamahe” oleh Pemerintah RI Bersama Masyarakat Pesisir dan Pulau.
Jalesveva Jayamahe adalah motto atau semboyan dari TNI Angkatan Laut Indonesia yang berarti “Di Lautan Kita Jaya” merupakan semboyan yang di ingatkan kembali oleh Presiden RI pada sidang perdana MPR tanggal 20 Oktober 2014. Semangat ini menjadi sejarah penting bagi masyarakat pesisir dan pulau karena dengan semangat ini masyarakat pesisir dan pulau merasa diperhatikan dan optimis menjadi sesuatu yang akan merubah kehidupan dan masa depan mereka menjadi lebih baik dan hebat. Republik Indonesia sejatinya sudah saatnya menjadi besar sebagai bangsa pelaut dalam arti sebenarnya seperti penggalan pidato Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1953.
"Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”.
Membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju dan Mandiri
Saat ini Indonesia Status Indonesia barulah sebatas negara kepulauan setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 pada 16 November 1994. Pakar Hukum Laut Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruang, kekayaan alam dan letaknya yang strategis.
Untuk bisa menuju sebagai negara maritim yang maju dan mandiri pemerintah RI harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan ruang lautnya, secara optimal antara lain:
- Mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya;
- Mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia;
- Menghapus praktik ilegal dan mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah kewenangannya;
- Menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga keamanannya;
- Menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia;
- Memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional.
Untuk menjadi “Di Lautan Kita Jaya” dibutuhkan komitmen dan kemampuan kerja sama yang utuh baik dari Pemerintah RI maupun dari masyarakat pesisir dan pulau guna menciptakan sistem dan hasil kelautan yang diakui dunia.
Bantu Vote untuk artikel http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20150906/405/469618/harapan-itu-ada-catatan-seorang-nelayan Suara Kebangkitan Nelayan Nusantara.