Mohon tunggu...
Andi Zulkifli Nurdin
Andi Zulkifli Nurdin Mohon Tunggu... Administrasi - Aparatur Sipil Negara yang hobby Ngeblog

Seorang Abdi Negara yang berprofesi sebagai PNS. Mencoba untuk tetap eksis menulis sebagai sarana berbagi dan menjalin persahabatan. Sekarang aktif di Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulsel

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Suara Desa Suara Musrenbang

27 Januari 2010   08:40 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:14 111
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang) Se Kabupaten Soppeng berlangsung serentak (25/01), sebagai upaya menjaring usulan masyarakat ditingkat desa maupun kelurahan yang tersebar di berbagai kecamatan.

Umumnya dalam setiap musrenbang, masyarakat ditingkatan kelurahan maupun desa lebih banyak memprioritaskan pembangunan fisik (jalan, drainase dll). Pembahasannya juga berjalan alot, karena masing-masing pihak ngotot untuk menggolkan usulan tersebut. Sedangkan dari pihak instansi terkait, terkadang tidak bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Nuansa demokratis tentunya sangat menonjol. Dan ternyata demokratisasi di desa lebih matang dibandingkan di perkotaan. Mengapa demikian?

Terlepas dari itu, peran aktif masyarakat desa sebagai tindak lanjut pola penyerapan aspirasi masyarakat (bottom up) patut diapresiasi. Walaupun dalam prakteknya masih terkendala dengan minimnya sumber daya manusia di tingkat desa maupun kelurahan. Tetapi semangat elemen masyarakat desa sangat besar, terbukti dalam setiap forum musrenbang, semua pihak hadir dan aktif menyuarakan aspirasinya.

Yang perlu digaris bawahi adalah, bagaimana aspirasi tersebut bisa dikawal sehingga nantinya bisa tercover. Sebab, dalam mekanisme musrenbang masih ada tahapan lanjutan untuk memberi skala prioritas pada program tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan kandasnya aspirasi tersebut jika tidak dibackup dengan data akurat dan loby.

Pada tingkatan loby inilah yang sangat rawan. Karena faktor banyaknya kepentingan yang mengikut. Pembahasan ditingkat dewan ini terbuka menjadi ajang kompromi dan bagi-bagi "rejeki". Peranan LSM dan media sangat berarti sehingga bisa mereduksi tarik ulur kepentingan tersebut. Masyarakat desa atau kelurahan tentu sudah tidak mempunyai lagi akses untuk memantau apalagi mengintervensi hasil keputusan.

tulisan ini juga dimuat di www.soppengposonline.co.cc

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun