Dalam proyek-proyek besar publik pada umumnya hanya memberi perhatian pada mekanisme ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Media-media akan menyoroti proses pembebasan lahan dan sikap masyarakat sekitar terhadap proyek yang akan berlangsung. Hampir tidak pernah disorot bagaimana pemerintah atau pemilik proyek mempersiapkan masyarakat sekitar untuk menghadapi perubahan lingkungan sosial-ekonomi yang akan berlangsung dalam jangka panjang akibat sebuah proyek besar.
Beberapa waktu lalu masyarakat sebuah kampung di dekat lokasi baru Pertamina mendapat sorotan luas setelah mayoritas masyarakat di kampung tersebut jatuh miskin dan kehilangan pekerjaan. Padahal mereka baru saja mendapatkan dana besar, hasil dari ganti rugi tanah yang digunakan Pertamina. Uang tersebut ternyata digunakan untuk tujuan-tujuan konsumtif sehingga habis dalam waktu tak lama.
Kisah serupa  jamak kita temukan hampir di seluruh Indonesia terutama dalam beberapa tahun terakhir ketika pemerintah  gencar menjalankan proyek-proyek besar. Jika dirunut ke belakang, di Bali kisah yang kurang lebih sama juga sering terjadi.Â
Di Gianyar sudah puluhan tahun beroperasi pusat kerajinan dan perdagangan emas dan perak yakni di desa Celuk. Penduduk asli desa ini sebelumnya adalah pedagang-pedagang kecil dan petani. Mereka tidak dipersiapakan jadi perajin dan pedagang emas dan perak. Maka ketika desa tersebut dijadikan pusat kerajian dan perdagangan emas-perak, penduduk setempat kalah bersaing dengan pedagang-pedagang dari etnis Tionghoa yang memang memiliki ilmu dagang lebih mumpuni. Para pemodal membeli tanah masyarakat untuk dijadikan lokasi kerajinan dan toko. Dana hasil penjualan tanah tidak dikelola dengan baik sehingga banyak masyarakat akhirnya menjadi penonton di kampungnya sendiri.
Dari kilas balik singkat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa ganti rugi, bahkan sekarang disebut ganti untung, dalam bentuk uang atau kompensasi material lainnya tidak akan pernah cukup dan adil bagi masyarakat yang terdampak langsung sebuah proyek. Mayoritas masyarakat kelas menegah ke bawah tidak memiliki bekal memadai untuk mengelola dana relatif besar. Mereka akan tergoda untuk menggunakannya secara konsumtif dan kemudian menyesal. Karena itu mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi industri baru selama dan paska pembangunan jauh lebih adil daripada sekedar memberikan kompesasi material.
Bali dalam waktu dekat akan melangsungkan beberapa pembangunan skala besar. Salah satunya adalah relokasi pelabuhan Benoa. Pelabuhan ini sebelumnya dikenal pusat penampungan dan perdagangan ikan. Kapal-kapal pariwisata sering bersisian dengan kapal-kapal ikan. Relokasi dimaksudkan untuk membuat pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Artinya, Benoa akan menjadi pelabuhan terintegrasi industri pariwisata. Untuk itu pusat penampungan dan perdagangan ikan mesti dipindahkan ke pelabuhan lain.
Relokasi tersebut sesungguhnya telah digagas sejak era pemerintahan SBY. Karena itu masyarakat tidak begitu terkejut lagi dengan rencana tersebut. Tetapi sebelum direalisasikan pemerintah Jokowi, perlu mempersiapkan para pengepul , pedagang , nelayan dan semua masyarakat yang sebelumnya hidup dari industri perikanan di kawasan Benoa. Mereka mesti dipersiapkan menghadapi perubahan tersebut. Tidak cukup hanya memberi konpensasi material.
Masih terkait dengan relokasi tersebut, dalam waktu dekat juga akan dibangun jalan tol Mengwi-Gilimanuk. Kebutuhan tol ini salah satunya adalah untuk mendukung transportasi cepat, bebas hambatan, pengangkutan ikan dari Jembrana, lokasi baru yang direncanakan sebagai pelabuhan ikan pengganti Benoa.
Proyek-proyek besar tersebut layak disambut baik sebagai bagian dari akselerasi industri. Tapi, sekali lagi, masyarakat perlu dipersiapkan terutama mereka yang terdampak langsung.Â
