Budaya Lokal dalam Pendidikan Demi Kesejahteraan Sosial

(KSG09) Kebijakan sosial dan globalisasi mencoba menyoroti bagaimana suatu kebijjakan di dalam sebuah negara mempu meberikan keseimbangan dari segi sosio-ekonomi masyarakat ditengah perkembangan TIK dan industri global yang sarat akan kepentingan. 

Kajian ini juga mencoba memberikan perspektif bahwa pentingnya mempertahankan nilai-nilai lokal dalam setiap kebijakan ditengah gempuran nilai-nilai global yang semakin kuat. 

Artikel ini mencoba menyampaikan review mengenai pentingnya mempertimbangkan budaya lokal dalam aspek pendidikan demi menuju kesejahteraan sosial dalam konteks global.            

Dimulai dari peyampaian Elliott Harris and Caroline Kende-Robb dalam buku Dani de Haan (2008: 97-120) menjelaskan mengenai "Integrating Macroeconomic Policies and Social Objectives: Choosing the Right Policy Mix for Poverty Reduction", yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam proses pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat miskin, harus memperhatikan berbagai aspek, seperti makroekonomi dan sosial yang terintegrasi didalam setiap kebijakan pemerintah guna mendorong mendorong pemerataan. 

Mereka juga menambahkan, bahwa proses pembuatan kebijakan harus memperhatikan 3 hal, yaitu : (1) memperhatikan konteks permasalahan yang dihadapi, (2) melibatkan masyarakat miskin dalam membuat kebijakan, dan (3)menghubungkan kebijakan makro ekonomi dan sosial dalam proses penentuan anggarn.

Sementara itu, dalam buku Dani dan de Haan (2008: 251-270) chapter 10, Alexandre Marc berbicara tentang "Mempertimbangkan Budaya dalam Penyampaian Layanan Kesehatan dan Pendidikan". Marc berbicara banyak mengenai bagaimana keragaman budaya serta identitas mempengaruhi pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. 

Dengan perkembangan globalisasi yang semakin deras, negara harus hadir sebagai penjaga dan inisiator untuk mengadopsi pandangan-pandangan lokal agar perbedaan antar warga negara dan hak-hak mereka lebih dihargai. 

Hal ini sangat bepengaruh dalam pembentukan identitas warga negara yang menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah nasional dan daerah, serta penyedia layanan publik, dalam merancang kebijakan dan memastikan kohesi sosial dan integrasi nasional.  

Meningkatnya kesadaran akan keragaman budaya tidak terlepas dari 2 hal penting, yaitu : migrasi dan tuntutan pengakuan oleh kelompok minoritas. Migrasi mengacu pada pertukaran budaya antara pendatang dan entitas lokal yang menyebabkan munculnya keberagaman dalam kelompok maupun komunitas berbeda yang hidup secara kolektif di bawah administrasi lokal yang sama. 

Sedangkan tuntuan pengakuan oleh kelompok minoritas yaitu bagaimana kelompok minoritas mendapatkan hak adan akses yang sama dalam suatu negara, berkaitan dengan akomodasi yang lebih besar dari praktik budaya dan identitas mereka.

Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama bagi suatu negara untuk bisa mandiri dan terus berkembang. Namun demikian, perlunya menanamkan kebijakan yang mampu berdampingan dengan budaya lokal merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh semua pihak, bukan hanya tanggungjawab negara. Kebijakan dan program yang bertujuan mendukung keragaman budaya menjadi perhatian dalam tulisan ini karena analisis semacam ini masih langka.