Profesionalitas Peserta Konvensi PD

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akhir-akhir ini ramai diberitakan di berbagai media massa. Tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan pun bermunculan mengenai konvensi ini. Misalnya, konvensi yang diadakan Partai Demokrat adalah gebrakan demokratis yang baik, karena sistem konvensi digelar semi-terbuka, walaupun hal ini dilakukan untuk menaikkan citra partai yang menurun akibat kasus-kasus korupsi yang dihadapi para kadernya.

Para kandidat yang diundang oleh Komite Konvensi untuk mengikuti prakonvensi berasal dari internal dan eksternal partai. Beberapa kandidat adalah pejabat negara yang masih aktif, yaitu Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat). Lalu, apakah konvensi Partai Demokrat ini akan mengganggu kinerja pemerintahan, karena beberapa kandidat adalah pejabat negara yang masih aktif?

Presiden SBY sendiri, menurut Sekretaris Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Suaidi Marasabessy, mengizinkan pejabat negara menjadi peserta konvensi tanpa harus mengundurkan diri, karena menurut pasal 6 UU 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, kewajiban mundur baru dikenakan kepada pejabat negara ketika resmi diajukan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai capres/cawapres. Namun, Presiden SBY akan menggunakan otoritasnya untuk menentukan boleh dan tidaknya pejabat negara ikut dalam konvensi dengan mengukur pengaruh keikutsertaan para pejabat negara dalam konvensi terhadap kinerja pemerintah.

Pepatah sambil menyelam minum airtidak bisa diterapkan dalam hal ini, karena akan mengorbankan salah satu bagian. Tak bisa dipungkiri keterlibatan para pejabat negara dalam proses politik di Partai Demokrat berdampak terhadap kinerja pemerintah. Baiknya, para pejabat negara yang ikut serta dalam konvensi diharapkan bisa menentukan sikap, apakah tetap fokus pada tugas dan kewajiban yang diemban atau ikut serta dalam konvensi.

Sejalan dengan itu, Irman Gusman (Ketua DPD) dan Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) memastikan bahwa kinerja mereka sebagai pejabat negara takkan terganggu karena mengikuti konvensi, begitupun Dahlan Iskan (Menteri BUMN). Dahlan menegaskan dirinya takkan berkampanye selama konvensi karena tak mau pekerjaannya sebagai menteri terganggu. Presiden SBY saja tidak ingin kinerja pemerintahan terganggu gara-gara pelaksanaan konvensi penjaringan calon presiden Demokrat. Kita pun sebagai masyarakat mengharapkan demikian, kinerja pemerintah berjalan dengan baik, dan konvensi tetap dilanjutkan untuk menjaring calon pemimpin yang mumpuni di masa depan.