Peran Humas Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Era New Normal

Dampak dari virus Covid 19 sangat luas hingga mengganggu berbagai sektor kehidupan. Selain berdampak bagi kesehatan masyarakat, Covid-19 juga mempengaruhi sendi-sendi perekonomian yang ada di Indonesia. Pemerintah kemudian berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan memberlakukan tatanan hidup baru atau yang dikenal dengan New Normal. 

Wiku Adisasmita, selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa new normal berarti menjalani kehidupan normal dengan memberlakukan protokol kesehatan hingga ditemukannya obat dan vaksin Corona. Sehingga pada era new normal ini, protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting.

Era new normal ditandai dengan beroperasinya kembali pasar, mal, dan toko yang sebelumnya ditutup untuk menghindari penyebaran virus. Meskipun pasar, mal, dan toko tersebut kembali dibuka bukan berarti masyarakat tidak akan tertular oleh virus. Oleh sebab itu terdapat beberapa pedoman kesehatan new normal seperti menggunakan masker, menjaga jarak sosial, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan sebagainya. 

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, seberapa patuhkah masyarakat terhadap protokol tersebut dan bagaimana pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat agar tatanan hidup baru ini tidak hanya dapat memulihkan ekonomi namun juga mengurangi resiko korban yang tertular?

Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang penting untuk memutus rantai penyebaran virus sekaligus memulihkan ekonomi agar tatanan hidup baru ini dapat berhasil diberlakukan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan yang harus diikuti. 

Dalam hal ini, komunikasi persuasif penting untuk dilakukan. Kenneth E. Anderson menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang berupaya untuk mempengaruhi pikiran komunikan sehingga komunikator dapat mengubah tingkah laku dan perbuatan komunikan. 

Melalui sosialisasi yang masif, pemerintah akan mempengaruhi kognitif masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami, menilai, dan menganalisis pentingnya penerapan protokol kesehatan. Pemahaman-pemahaman ini yang nantinya akan membentuk pola pikir dan perikaku masyarakat.

Pemerintah pada era new normal ini tidak hanya sebagai server, tetapi juga sebagai tutor. Pemerintah tidak hanya sebagai server yang menyediakan berbagai program dan kebijakan, tetapi juga sebagai tutor yang mengedukasi masyarakat. Edukasi ini diperlukan agar terjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. 

Menurut Mc. Crosky dan Knapp, komunikasi efektif terjadi ketika komunikan dan komunikator mempunyai pengertian makna yang sama. Oleh sebab itu, perlu adanya pemaknaan yang sama antara pemerintah dengan masyarakat mengenai tatanan hidup baru ini. Apabila edukasi kurang dilakukan, masyarakat bisa saja menyimpulkan new normal ini menurut defenisinya sendiri, dan mulai tidak mengindahkan pedoman protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah.

Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Sosialisasi masif harus terus dilakukan agar tidak menambah rantai penyebaran virus karena ruang-ruang publik telah dibuka kembali. Kenapa harus humas pemerintah? Hal ini dikarenakan humas pemerintah berfungsi sebagai unit organisasi yang mempunyai peran melaksanakan fungsi manajemen bidang informasi dan komunikasi dengan publiknya. 

Humas pemerintah selain sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, juga merupakan ujung tombak pengelolaan informasi. Humas pemerintah memiliki peran untuk mengklarifikasi data dan infomasi yang berkembang di masyarakat, menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, ataupun menampung dan mengolah aspirasi masyarakat.