4. Kurangnya Pengetahuan dan Literasi Keuangan
Sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih kurang memiliki pengetahuan atau literasi keuangan yang memadai. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola uang dan memahami produk-produk keuangan dengan bijak, termasuk memahami cara mengajukan kredit, bagaimana mengelola pinjaman, dan risiko yang terkait. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja produk-produk perbankan atau bagaimana menggunakan kredit secara efisien dalam mengembangkan usaha mereka.
Kurangnya literasi keuangan ini menyebabkan banyak UMKM tidak dapat mengelola pinjaman dengan baik, yang berujung pada kesulitan dalam membayar cicilan tepat waktu. Selain itu, ketidaktahuan tentang cara mengelola laporan keuangan atau perencanaan bisnis yang baik menyebabkan kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit. Akibatnya, UMKM sering kali gagal dalam memenuhi persyaratan bank atau gagal dalam menyusun proposal yang dapat meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman.
Dengan rendahnya tingkat literasi keuangan ini, banyak UMKM yang juga tidak memahami manfaat dari akses pembiayaan yang bijak, seperti bagaimana mengatur pengeluaran dan investasi yang menguntungkan. Hal ini memperburuk masalah keuangan mereka dan menambah risiko kredit macet, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan untuk mengakses pembiayaan lebih lanjut.
5. Ketergantungan pada Pembiayaan Informal
Banyak pelaku UMKM yang memilih untuk mencari pembiayaan melalui jalur informal karena lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kredit bank. Pembiayaan informal ini bisa berasal dari keluarga, teman, atau bahkan lintas lembaga keuangan yang tidak resmi. Namun, pembiayaan informal sering kali datang dengan biaya yang lebih tinggi atau syarat yang tidak jelas, yang dapat memperburuk kondisi keuangan UMKM dalam jangka panjang.
Selain itu, ketergantungan pada pembiayaan informal membuat UMKM semakin terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung, karena mereka mungkin harus terus meminjam uang untuk membayar utang sebelumnya. Pembiayaan informal juga tidak memberikan akses kepada UMKM untuk memperoleh fasilitas pembiayaan yang lebih besar atau lebih aman, yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.
Bank memiliki aturan dan kebijakan yang jelas mengenai pembiayaan, namun UMKM yang telah terbiasa dengan cara informal merasa lebih nyaman dengan pinjaman yang tidak memerlukan prosedur panjang atau jaminan yang ketat. Namun, dampak jangka panjang dari kebiasaan ini seringkali merugikan kelangsungan usaha UMKM itu sendiri.
6. Tidak Memadai Dukungan Pemerintah atau Lembaga Keuangan
Walaupun pemerintah telah mencoba berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa dukungan tersebut tidak cukup efektif. Beberapa program pembiayaan dari pemerintah atau lembaga keuangan terkait masih memiliki berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti kewajiban memiliki rekening bank atau menyusun laporan keuangan yang lengkap. Program yang ada sering kali dianggap belum sepenuhnya menjangkau UMKM di daerah terpencil atau sektor-sektor usaha yang kurang berkembang.
Selain itu, tidak semua pelaku UMKM mengetahui adanya program pemerintah yang dapat membantu mereka mendapatkan kredit dengan bunga rendah. Ketidakpahaman ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah atau lembaga keuangan terkait mengenai program pembiayaan yang ada.
