Pembiayaan dalam Pengembangan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi

Kota Cimahi sebagai kota yang baru berdiri yang sejak tahun 2001 ditetapkan sebagai kota otonom terlepas dari Kabupaten Bandung. Dalam perkembangannya Kota Cimahi banyak dihadapkan dalam berbagai tantangan baru baik secara ekonomi maupun politik. Terutama dalam mengelola permasalahan pembiayaan pembangunan Kota Cimahi sendiri yang sejak menyandang kota otonom , otomatis akan mengelola anggaran belanjanya sendiri terutama dalam menangani pembiayaan pembangunan infrastruktur dan struktur kota Cimahi sendiri.

Dalam pembangunan Kota Cimahi, elemen terpenting adalah penduduk kota yang mana perlu dipenuhi kebutuhannya terutama mengenai kebutuhan permukiman. Dan semakin lama lahan bagi permukiman tidak semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Kota Cimahi yang terus bertambah. Sehingga Pemkot Cimahi berusaha memenuhi kebutuhan penduduk Kota Cimahi akan lahan permukiman tanpa menjadikan Kota Cimahi menjadi kawasan padat permukiman kumuh. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya menata kawasan permukiman di wilayahnya. Sedangkan saat ini, luas kawasan permukiman kumuh di Kota Cimahi mencapai 300 hektare yang dihuni sedikitnya oleh 150.000 jiwa.

Dalam menangani penataan kawasan permukiman, tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Cimahi, melainkan diperlukan bantuan pihak lain seperti pemerintah pusat dan provinsi. Pemkot Cimahi telah menganggarkan Rp 800 juta untuk penataan kawasan kumuh yang saat ini dianggarkan dalam APBD 2011 Kota Cimahi di Kelurahan Me-long Asih, Kecamatan Cimahi Selatan.

Bantuan pemerintah pusat untuk penataan kawasan kumuh di Kelurahan Me-long Asih yang sudah terealisasi sebesar Rp 5 miliar melalui program Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (P2KBK) yang digulirkan Kementerian Perumahan Rakyat RI. Sedangkan solusi dari pemberantasan kawasan permukiman kumuh adalah pengalokasian penduduk yang tinggal di kawasan permukiman kumuh pada rumah susun warga (rusunawa), yang harga sewanya disesuaikan dengan kemampuan penduduk menengah ke bawah yang memang merupakan penghuni kawasan permukiman kumuh di Kota Cimahi.

Pembangunan rumah susun warga (rusunawa) di Cimahi, Jabar terus digalakkan. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk warga tidak mampu yang selama ini hidup di kampung atau tempat-tempat kumuh di Cimahi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, mengatakan rusunawa-rusunawa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga. Selama ini, banyak warga yang masih tinggal di tempat kumuh, seperti di pasar, dekat rel kereta api, dan di pemukiman yang tidak sehat.

Harga sewa rusunawa per bulan sangat terjangkau, yakni antara Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Semua rusunawa itu memiliki lima lantai. Masing-masing lantai harga sewanya tidak sama. Semakin ke atas, harganya semakin murah. Lokasi yang dipilih kali ini adalah Kelurahan Leuwi Gajah, Kota Cimahi. Alasannya, karena kawasan tersebut merupakan padat penduduk.

Saat ini, sudah ada tujuh rusunawa yang dibangun dan ditempati. Ketujuh rusunawa itu berada di kawasan-kawasan padat penduduk, yakni tiga di Cigugur Tengah dan empat di Cibeureum. Sedangkan tiga lainnya masih dalam proses membangun, yakni di Kelurahan Leuwi Gajah. Pembiayaan pembangunan rusunawa tersebut ditanggung Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Kota Cimahi sendiri hanya menyediakan lahan, fasilitas, termasuk juga perawatannya.Biaya pembangunan rusunawa per kwin block (bangunan kembar) sebesar Rp 9 miliar sampai Rp 10 miliar. Untuk membangun 10 rusunawa pemerintah bisa mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 miliar.