Ancaman Konflik di Laut China Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia

Setiap negara pasti memiliki permasalahan terkait kedaulatan. Sengketa Laut China Selatan adalah sebuah ancaman yang serius yang dimana hal ini berpengaruh pada keamanan dan kepentingan nasional Indonesia. Sengketa Laut China Selatan sudah menjadi medan geopolitik yang sangat kompleks, dengan klaim teritorial yang menjadi tumpang tindih ini yang menyebabkan konflik antar negara. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di Asia, yang harus ikut serta dalam meredamkan konflik di kawasan Laut China Selatan. Indonesia yang terkenal sebagai sebuah negara maritim yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia bisa dikatakan negara yang memiliki wilayah maritim yang sangat strategis.

Permasalahan Laut China Selatan ini berawal pada tahun 1947 dimana memproduksi peta LCS dengan 9 garis putus-putus, ditambah dengan menyatakan bahwa wilayah yang masuk kedalam lingkaran garis tersebut diantaranya ada kepulauan Spartly dan Paracel sebagai wilayah teritorinya. Klaim "sembilan garis putus-putus" yang dilakukan China pada Laut China Selatan ini hampir 80-90%, klaim tersebut tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) beberapa negara ASEAN. Dengan klaim sembilan garis putus-putus tersebut membuat negara-negara disekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, Darussalam, Malaysia, dan termasuk Indonesia marah karena China mengklaim bahwa sebagian wilayah LCS adalah bagian dari ZEE China.

Klaim sepihak yang dilakukan China mencakup wilayah perairan Natuna Utara yang jelas-jelas berada dalam zona ekonomi eksklusif milik Indonesia menurut berdasarkan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut). Awal kedatangan China di Laut China Selatan ini berawalan dari kehadiran kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok di wilayah tersebut, yang mana hal tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran kedaulatannya Indonesia dan bisa memicu adanya ketegangan militer dan diplomatik. Indonesia dengan negara-negara lain telah protes dan tidak mengakui sembilan garis putus-putus yang yang dibuat China, karena penarikan garis tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut internasional yang berlaku. Pada konteks tersebut, Indonesia melihat garis tersebut sebagai persoalan semua negara bukan semata-mata sebagai persoalan bilateral Indonesia dengan RRC saja.

Konsep sembilan garis putus-putus ini bisa dikatakan tidak memilki kejelasan, baik itu dalam klaim yang dibuat serta istilah yang berubah-ubah, yaitu relevant waters, historical rights, maritime rights dan traditional fishing ground. Klaim yang dibuat China ini bisa menyebabkan terjadinya ketegangan militer di kawasan tersebut, ditambah dengan China yang telah membangun pangkalan militer di beberapa pulau buatan di wilayah LCS. Militerisasi yang dibuat China ini mencakup instalasi radar, pelabuhan kapal militer, dan landasan udara yang dapat menampung pesawat tempur.

Kehadiran militerisasi ini dapat menimbulkan peningkatan konflik bersenjata yang bisa meluas ke wilayah yang ada di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Markas militer yang dibuat China  di kawasan Laut China Selatan ini sering kali menyebabkan insiden yang tidak dinginkan, seperti tabrakan atau pertempuran kecil yang bisa mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Setelah pembangunan markas selesai, di kawasan tersebut sering terjadi adanya latihan militer dari berbagai negara yang ada di Laut China Selatan diantaranya ada Amerika Serikat serta sekutu-nya, dan China itu sendiri. Latihan militer inilah yang sering menyebabkan ketegangan diantaranya menjadi meningkat.

Beberapa faktor atau alasan yang membuat China ingin sekali menguasai Laut China Selatan dengan sepenuhnya, faktor tersebut diantaranya dari kawasan Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam diantaranya ada minyak dan gas. Konflik yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan terhambatnya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ZEE Indonesia. Ketidakstbilan dan ancaman konflik yang terjadi di kawasan tersebut membuat para investor asing enggan untuk berinvestasi didalam proyek-proyek minyak dan gas di wilayah ini. Faktor lainnya adalah kawasan perairan yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Laut China Selatan bisa di katakan sebuah rute vital untuk perdagangan internasional. Dengan adanya konflik tersebut dapat mengganggu jalur pelayaran dan meningkatkan biaya pengiriman serta asuransi, yang pada gilirannya bisa memberikan dampak yang negatif pada perekonomian Indonesia yang sangat kebergantungan dengan perdagangan maritim.

Ancaman konflik di Laut China Selatan terhadap kedaulatan Indonesia sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek yang saling berkesinambungan. Mulai dari pelanggaran wilayah, militerisasi, potensi gangguan terhadap ekonomi, serta tekanan diplomatik, semuang merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Maka dari itu, strategi yang komprehensif dan diplomasi yang kuat sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika Laut China Selatan yang penuh dengan ketidakpastian.