Tepat sudah 7 bulan pelantikan Jokowi sebagai presiden Indonesia,  ingatkah kalian tentang “revolusi mental “ yang menjadi jargon presiden kita saat masa-masa kampaye. Setidaknya ada 4 garis besar dari revolusi mental kabinet Jokowi salah satunya yaitu meliputi Revolusi Keadilan yang pada tahap ini pemerintahan akan melakukan rekontruksi lembaga hukum yang ada di Indonesia supaya menghasilkan produk hukum yang benar-benar adil dan tanpa disisipi unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua Revolusi Pemberantasan Kemiskinan, revolusi mental akan disinyalir hadir untuk mengubah kebijakan yang mengakibatkan kemiskinan rakyat menjadi produk kebijakan yang dapat mengangkat harkat serta martabat rakyat Indonesia. Ketiga revolusi produksi industri kreatif dan revolusi pemberantasan korupsi. Sesungguhnya revolusi mental sangatlah diperlu oleh bangsa ini terutama yang berhubungan dengan birokrasi bangsa ini. Seharus  pemerintahan Jokowi merubah mental rakyat dari dilayani manjadi mental melayani. Dan semua level lembaga pemerintah juga harus memiliki mental melayani rakyat. Melayani dengan sepenuh hati tanpa harus menunggu komisi dari rakyat. Kebiasaan dilayani yang terjadi selama ini adalah hal buruk yang telah menggerogoti buruknya birokrasi di negeri ini.
Lalu bagaimana kah dengan janji revolusi mental tentang pemberantasan korupsi di bangsa ini? faktanya tetapi sampai sejauh ini belum ada kebijakan nyata dari jokowi yang mewujudkan tentang revolusi mental yang sering didengungkannya. Di negara ini sudah hampir semua lapisan lembaga pemerintah terjadi korupsi, dan juga perilku birokrasi yang selama ini sudah banyak mengorbankan rakyat dan hanya menguntung kan sebagaian pihak yang memegang kekuasaan. Seharusnya segala bentuk penyelewengan terutama terkait dengan sistem birokrasi seharus ditindak tegasi akan tetapi selama pemerintahan jokowi sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur akan perbaikan mental-mental para birokrasi. Sehingga peran dari aspek hukum lah yang menjadi kunci keberhasilan revolusi mental di negeri ini. Tetapi implementasi hukum selama ini menjadi kendala utama bagi pencegahan segala bentuk pelanggaran di negeri ini. Di samping itu, pemerintah harus berkejasama dengan berbagai lapisan masyarakat, khusunya lembaga pendidikan agar revolusi mental masyarakat di negeri ini lebih sistematis dan berkelanjutan.
