Industrialisasi Kelautan dan Perikanan: Apakah Sebuah Penyelesaian?

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan : Apakah Sebuah Penyelesaian?

Kekinian kajian dan isu tentang pengelolaan sumbedaya alam sangat hangat di perbincangkankan di Negara ini, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, masyarakat. Topik tentang sumberdaya ini pun berbeda-beda, mulai dari puncak gunung sampai dasar lautan dan mulai dari potensi sumber daya sampai konflik yang terjadi akibat sumber daya. Dalam hal kajian ini tetap dan selalu di motori oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan pengelolaan sumber daya tersebut. Meskipun di atur oleh pemerintah, tapi tetap saja jauh dari konsep yang berkeadilan dan keberpihakan terhadap rakyat pada umumnya.

Sebenarnya jelas bahwa pengelolaan tentang sumberdaya alam harus mengutamakan kemakmuran rakyat dan keberpihakan terhadap rakyat harus di utamakan agar terciptanya masyarakat adil dan makmur. Hal ini bukan hanya celotehan belaka, tapi memang di atur dalam undang-undang. Dalam Hal yang berkaitan dengan implementasinya, semua pihak berangkat dari pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 : “ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara untuk di pergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun, pada praktek di lapangan di sesuai dengan pasal tersebut, dan malah akibat yang sering terjadi adalah konflik, ini disebabkan pemerintah mempunyai kecenderungan mengutamakan pemodal dan pihak swasta untuk melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang sangat melimpah  di negeri ini.

Selanjutnya, kita coba telaah kebijakan menteri KKP terkait industrialisasi kelautan dan perikanan dimana prinsip dasarnya adalah perubahan sistem produksi hulu dan hilir dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui modernisasi yang di dukung dengan arah kebijakan terintegrasi antara kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumberdaya manusia untuk kesejahteraan rakyat.

Penting di garis bahwa saat ini masih ada lebih dari 2 juta jiwa nelayan masih dalam kategori miskin, dan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini berada pada wilayah hulu perikanan tangkap, rata-rata mereka tidak mempunyai pengetahuan dan dukungan SDM yang memadai, serta tidak pula di dukung oleh kecanggihan teknologi masa kini.

Mencermati arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Industrialisasi Kelautan dan Perikanan, maka dalam hal implementasinya agar maksimal tentunya harus melihat berbagai hal, di antaranya adalah kesejahteraan masyarakat harus menjadi PR (Pekerjaan Rumah) utama yang harus di selesaikan. Dalam konteks ini, peningkatan Sumberdaya Manusia bagi nelayan harus di fokuskan agar mampu beradaptasi dengan teknologi terkini.

Disatu lain, melihat kecenderungan perubahan iklim secara global juga berakibat pada berkurangnya jumlah produksi yang di hasilkan oleh  sektor perikanan tangkap. Maka kemudian sektor perikanan budidaya wajib untuk di kembangkan secara maksimal agar produksi perikanan tetap seimbang (balance) sesuai target yang di inginkan.

Pada akhirnya pantas kiranya untuk di lihat dampak kebijakan industrialisasi ini terhadap peningkatan ekonomi para nelayan kecil dan menengah. Apahkah ini solusi atas persoalan yang terjadi atau ini malah semakin memiskinkan para pribumi??. Tan Malaka pernah berkata : “saat ini negara ini sangat jauh dari merdeka dan bukan tidak mungkin harus di lakukan sebuah revolusi besar untuk memotong semua ketidakadilan dan ketidakberpihakan ini agar kemudian semua rakyat dapat menikmati sumberdaya yang melimpah”.

Salam Indonesia,